KPU PROVINSI RESMI DILAPORKAN KEBAWASLU OLEH  PEMANTAU LIRA JATIM

Surabaya gempurnews, _ (13/05/19) Untuk klarifikasi rekapitulasi penghitungan suara di KPU Propinsi Jawa timur, terkait dugaan penggelembungan suara di kab. Probolinggo dengan hasil nihil, kantor KPU Propinsi Jatim hanya berpenghuni Security. “ Para komisioner dan staff lagi di KPU pusat untuk mengikuti sidang pleno dan saya tidak bisa memberi no telfon ketua KPU prov choirul anam karena saya tidak punya, memang hasil suara belum di tempel itu papan pengumumannya kosong ”, jelas oko yang mengaku Security.

Niat baik PEMANTAU JATIM LIRA bersama komandan pemantau kab Probolinggo untuk klarifikasi ke KPU provinsi Jatim gagal, hanya ditemui Security. Ketua Pemantau LIRA jatim samsudin S.H  di dampingi Komandan pemantau Lira Probolinggo Syarful Anam. Dengan penuh kekecewaan setelah keluar dari kantor KPU Prop.

“ Dengan alasan apapun kantor KPU ini harus ada staff yang selalu stanby, kedatangan kami kesini untuk klarifikasi informasi hasil rekapitulasi tingkat propinsi, guna menyatukan data temuan yang kami peroleh dari pemantau LIRA di tiap TPS yang ada kejanggalan hasil SITUNG nya,maka dari itu kami butuh salinan DC 1, bukannya di temui satpam”, gerutu Syarful Anam kepada gempur

Dengan kejadian ini ketua pemantau LIRA jatim melaporkan KPU Provinsi ke Bawaslu Provinsi Jatim. “ Langsung kami melaporkan kejadiann ini ke bawaslu Prov Jatim”, tegas Samsudin Ketua pemantau jatim

Dan laporan resmi dengan dugaan KPU Prov Jatim melakukan pelanggaran selaku penyelenggara Pemilu 2019 yang merujuk pada UU No. 07 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 03 Tahun 2017, C 1 Plano itu harus tertempeldi tempat terbuka untuk umum.Guna menciptakan pemilu damai, jujur dan adil bermartabat.
Atas pelaporan tersebut tri mulya ancas sebagai staf devisi hukun bawaslu prov angkat bicara ” laporan ini terkait kpu yang mana pemantau lira jatim tidak diterima dengan baik oleh kpu provinsi karena hanya di temui oleh satpan ,terkait kpu prov tersebut bisa masuk ranah pelanggaran administrasi” jelas ancas(Anis)


No comments

Write a comment
No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write a Comment

<