Kapolri Larang Aksi Massa Di Depan Gedung MK Saat Sidang PHPU

Kapolri Larang Aksi Massa Di Depan Gedung MK Saat Sidang PHPU

 

JAKARTA Gempurnews.com –
Sidang gugatan Pilpres 2019 ini akan di gelar di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (14/6/2019) jadwalnya adalah penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk calon presiden dan wakil presiden..

Prabowo-Sandi menggugat hasil Pilpres 2019 setelah kalah dari pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.

Menurut hasil rekapitulasi KPU, jumlah perolehan suara Jokowi-Ma’ruf mencapai 85.607.362 atau 55,50 persen suara.

Sementara perolehan suara Prabowo-Sandi sebanyak 68.650.239 atau 44,50 persen suara.

Selisih suara kedua pasangan mencapai 16.957.123 atau 11 persen suara.

Melalui petitum perbaikan permohonan sengketa hasil pilpres 2019, Badan Pemenangan Pemilu (BPN)
Prabowo Subianto – Sandiaga Uno meminta Mahkamah Konstitusi (MK), untuk memberhentikan Ketua dan Komisioner KPU.

Dalam kaitan menjaga keamanan sidang sengketa Pilpres, Kapolri Jenderal Tito Karnavian melarang aksi massa di depan MK saat sidang berlangsung.
.
“Kami tak perbolehkan sampaikan aspirasi depan MK. Karena menggangu kegiatan orang lain. Itu diatur dalam UU No 9 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Itu jalan Medan Merdeka Barat yang merupakan jalan umum yang dilewati orang. Nanti kami fasilitasi depan IRTI dan patung Kuda,” beber Tito.

Lebih lanjut Tito berharap agar persidangan maupun aksi massa nanti berjalan dengan lancar dan aman.

“Saya minta kepada jajaran di wilayah untuk cooling down. Termasuk simpul-simpul kami petakan dan prinsipnya kita dengar keinginan masyarakat yang kuat,” pungkas Tito.

Sebelumnya, Polri-TNI dan Pemprov DKI Jakarta melakukan apel di Silang Monas membahas kesiapan pengaman Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (RED)


Related Articles

Persempit Gerak Pelaku Bom Pasuruan, Tim Respati Polrestabes Surabaya Sisir Stasiun Pasar Turi

Gempurnews.com – Indonesia – Surabaya. Tim Respati Polres Kota Besar Surabaya melakukan penyisiran ditempat umun, salah satunya di stasiun Pasar

Penggugat Dewan Pers Serahkan Bukti ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

JAKARTA – Sidang gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap Dewan Pers masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kali ini merupakan

PILPRES 2019, Apa Ramalan Primbon Tentang Dua Sosok Capres Kita.

Gempurnews.com – PRIMBON adalah sistem perhitungan atau ramalan terhadap segala persoalan kehidupan manusia, mengenai perilaku, watak, tata letak, arah, hari,

No comments

Write a comment
No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write a Comment

<