Disebut Jadi Pembina Pokja Wartawan, Kepala Kejari Cimahi Berang

Disebut Jadi Pembina Pokja Wartawan, Kepala Kejari Cimahi Berang

CIMAHI Gempurnews.com — Kejaksaan Negeri Cimahi secara tegas menolak keberadaan Pokja Wartawan Kota Cimahi (PWKC) terkait pencatutan institusinya menjadi pembina, ini jelas merupakan pelanggaran yang harus diklarifikasi.

Hal itu diungkapkan, Kepala Kejari Kota Cimahi Harjo, SH,MH saat Sekjen DPP KKJN meminta klarifikasi terkait adanya pokja baru (PWKC), di kantor Kejari Cimahi, Jl. Sangkuriang, Cimahi, Kamis (03/10).

Harjo mengatakan, pihaknya merasa keberatan dengan pencatutan nama ataupun instansinya sebagai pembina PWKC, Hal itu, bisa berakibat menjadi preseden buruk jika disalah gunakan.

“Ini jelas pelanggaran, seharusnya ada pemberitahuan sesuai mekanisme atau prosedur yang ditempuh, apalagi saya tidak tahu persis mereka yang terlibat didalamnya, baik ketua, sekretaris, bendaharanya wartawan atau bukan, apalagi jika ternyata kader politik misalnya, kan jadi semrawut,” katanya.

Menurutnya, Pokja di Cimahi yang diketahui hanya satu Kelompok Kerja Jurnalis Nasional (KKJN) yang diakui secara sah, karena jelas Surat Keputusan (SK) dari Kemenkum dan Ham- RI. Tidak fiktif dan terorganisir secara prosedural.

“Itu PWKC ada nggak data di pusat kementerian?, terus kapan saya pernah meresmikan kantornya?, apalagi saya dengar ada oknum PWKC main proyek lagi, ini kan sudah tidak benar. Berarti sudah keluar jalur tupoksi sebagai wartawan,” tandas nya.

Seharusnya tidak boleh dibawa ranah politik ke jurnalistik, seperti halnya PWKC, kalau misal ketuanya kader politik pasti ada kepentingan lain yang perlu digarisbawahi, kata dia. Untuk itu, pihaknya akan menyikapi secara tegas perihal pencatutan nama Kejari.

“Kita perintahkan kasi intel untuk menyelidiki, bahkan memanggil pokja PWKC. Hal ini bisa dituntut secara hukum, jangan dijadikan kejari tameng untuk kepentingan pribadi, ini jelas salah,” tegas Harjo dengan nada kesal.

Secara tegas, dia meminta pemerintah Kota Cimahi untuk tegas menindak  setiap munculnya organisasi yang liar, lebih selektif dalam bermitra dan tetap menjaga kondusifitas.

“Intinya Kesbangpol harus tegas, jangan ada konspirasi kepentingan. Kalau seperti ini ada dua pokja, tentu harus tegas mana yang mempunyai aspek legalitas yang jelas. Saya tidak akui PWKC karena memang tidak benar,” tandas Harjo pada wartawan Gempur news.

Sementara itu, Wahyu sebagai Sekjen DPP KKJN menegaskan, pihaknya akan mengklarifikasi terus terkait pencatutan nama beberapa instansi yang di klaim PWKC, karena bisa menimbulkan suatu konflik seperti halnya kasus PPDB 2019  kemarin.

“Ya intinya, jangan sampai KKJN selalu terimbas getahnya, PWKC mengaku pokja KKJN berbuat untuk kepentingan pribadi, sedangkan tahunya pokja  PWKC, makanya ketuanya harus tahu sejarah bagaimana KKJN itu berdiri, bukan malah menggunting dalam lipatan,” tegas sekjen KKJN.

Intinya kita terus klarifikasi, apa benar pihak terkait jadi pembina PWKC, kata dia. Apalagi disitu melibatkan Instansi TNI yang jelas netralitasnya, dicatut pula.

” Kita pertanyakan untuk selanjutnya, termasuk ke KODIM, atau KODAM demi menjaga netraliltas TNI. Kalau perlu kita layangkan surat resmi dengan bukti otentik semuanya ada pada kita, jangan tanggung-tanggung kita konfrontir saja demi menjaga kondusifitas kota Cimahi,” jelasnya.

Menurutnya, hal yang salah sudah dilakukan PWKC, karena fungsinya sudah menyimpang dari Kode Etik Jurnalistik dalam pasal (7) UU nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

” PWKC itu kan wartawan, bukan mengurusi proyek, kalau Kejari saja tidak mengakui tentu tidak benar mekanisme, jangan malah Kesbangpol terkesan melindungi,” tegas sekjen DPP KKJN saat di wawancarai wartawan Gempur News usai menemui Kejari Cimahi. (Asyaf)


Related Articles

“Malang Beach Festival” Ajang Promosi Destinasi Wisata

  Malang, Gempurnews- Kirab budaya yang di selenggarakan di jalibar (jalur lingkar barat) kepanjen sabtu(28-09-2019) kemarin, merupakan rangkaian memperingati Hari

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Apreseasi Pelayanan Publik Polres Malang

Gempur News – Indonesia Propinsi Jawa-Timur Kabupaten Malang. Apresiasi dan penghargaan diserahkan langsung MenPAN-RB, Asman Abnur di Ruang Serbaguna KemenPAN-RB,

Kebugaran Kunci Utama Menjalankan Tugas Satuan Teritorial

Kodim 0820/Probolinggo memiliki dua puluh enam Koramil dengan intensitas kegiatan baik Danramil maupun para Babinsa adalah hampir seluruhnya merupakan kegiatan

No comments

Write a comment
No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*