Desa Fiktif Bermunculan, Negara Dirugikan

Desa Fiktif Bermunculan, Negara Dirugikan

 

EDITORIAL GEMPURNEWS.COM
Pada Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati beserta jajarannya, terungkap keberadaan desa fiktif atau desa tidak berpenghuni yang menerima dana desa.

Tidak dilakukannya pengusutan terhadap keberadaan desa fiktif tersebut membuat dana desa ditransfer secara terus-menerus. Bahkan agar bisa mendapatkan aliran dana desa, desa-desa fiktif makin ramai bermunculan.

Padahal, besar anggaran dana desa terus meningkat setiap tahunnya. Tahun ini, total alokasi dana desa mencapai Rp 70 triliun. Jumlah tersebut naik tiga kali lipat dari tahun 2015.

Pada 2020 mendatang, total alokasi dana desa akan mencapai Rp 72 triliun. Melihat besaran jumlahnya, pembiayaan dana desa pada desa fiktif tentunya akan merugikan keuangan negara.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari mencontohkan salah satu desa tidak berpenghuni yang tercatat dalam data pemerintah kabupaten setempat.

“Saya kebetulan tahu persis di Halmahera Selatan ada pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni. Tetapi kalau bupati mencatat itu sebagai desa, kami bisa bayangkan berapa banyak anggaran kita yang sudah turun selama bertahun-tahun ini dihabiskan,” kata Hatari, seperti dalam keterangan tertulisnya. Doc Humas DPR

Aliran dana ke desa fiktif, Potret ‘buruknya pengawasan’ pengelolaan anggaran puluhan triliun rupiah?

Pengungkapan keberadaan desa-desa fiktif yang menerima dana desa oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat kerja di DPR Senin (04/11) dinilai telah membongkar buruknya sistem pengawasan pengelolaan dana desa.

Program Dana Desa sendiri sudah dilakukan sejak tahun 2015. Sejak saat itu hingga 2019, pemerintah mengklaim telah menggelontorkan Dana Desa sebesar Rp257 triliun.

Dari tahun ke tahun, angkanya terus meningkat. Dimulai dari Rp20,8 triliun pada tahun 2015, Rp46,9 triliun pada 2016, meningkat menjadi Rp60 triliun pada tahun 2017 dan 2018, hingga akhirnya menjadi Rp70 triliun pada tahun ini.

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani mengaku baru mengetahui adanya desa fiktif penerima dana desa sesaat setelah pembentukan Kabinet Indonesia Maju.

Ia akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk menelusuri jumlah dana desa yang sudah mengalir ke desa-desa ‘siluman’ tersebut dan akan menginvestigasi kasus itu

Meski Menkeu Sri Mulyani menyatakan bahwa ia baru pertama kali mendengar kasus desa fiktif sekarang, kasus serupa sudah ditangani Polda Sulawesi Tenggara sejak Juni lalu.

Hingga kini, pengusutan kasus dugaan 56 desa fiktif penerima dana desa di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, masih dalam tahap penyelidikan.

Komisioner KPK, Saut Situmorang, dalam keterangan tertulis kepada BBC News Indonesia, mengatakan bahwa pihaknya melakukan supervisi terhadap pengusutan oleh Polda Sultra.

Saut menjelaskan telah dilakukan gelar perkara pada tanggal 16 September 2019 bertempat di Kampus UAJ Yogyakarta bersama penyidik dan ahli hukum pidana.

“Intinya bahwa KPK akan melakukan fasilitasi, monitoringpenanganan perkara dan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu untuk mendukung penyidikan agar dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya,” kata Saut.

Menteri Desa dan PDTT, Abdul Halim Iskandar (kanan), menyangkal adanya ‘desa hantu’ yang menerima gelontoran dana desa seperti yang diungkapkan Menkeu Sri Mulyani.

Meski demikian, Abdul memastikan bahwa pihaknya akan terus melakukan pendataan untuk menelisik dugaan desa fiktif tersebut.

Menurut laporan lembaga non-profit Indonesia Corruption Watch (ICW), anggaran desa menjadi pos paling banyak dikorupsi pada tahun 2018. Anggaran itu meliputi Anggaran Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes).

ICW mencatat 96 kasus korupsi anggaran desa dari keseluruhan 454 kasus korupsi yang diusut sepanjang tahun 2018. Kerugian keuangan negara ditaksir mencapai Rp37,2 miliar.

Munculnya desa-desa baru tak berpenghuni yang menerima transferan dana desa disebabkan oleh tak efektifnya sistem evaluasi pengelolaan dana desa dan buruknya koordinasi antar kementerian/lembaga terkait, kata pengamat.

Ia menduga adanya praktik korupsi berlapis dalam dugaan aliran dana desa ke desa-desa ‘siluman’ itu.

Pengamatan ICW senada dengan pendapat Direktur Eksekutif LETRAA, Yenny Sucipto. Ia menduga skema curang paling mungkin dilakukan pada level kabupaten yang memang memiliki peran sebagai penerima sementara dana desa sebelum disalurkan ke desa-desa yang berhak. (REDAKSI)


Related Articles

Prestasi Sang Juara Dunia LALU MUHAMMAD ZOHRI. Sudah Seharusnya Dapat Menyadarkan Kita Bangsa Indonesia. Untuk Siapa Seharusnya Dukungan dan Kebanggan Ini

Gempurnews.com – Seakan tertutup oleh publik, ketika hampir seluruh penduduk negeri ini larut dalam suasana kemegahan ajang bergengsi Piala Dunia.

Cari Uang Melalui Pelaksanaan UKW, Sekber Pers Indonesia: Itu Modus Pemerasan Bertameng Edaran Dewan Pers

Jakarta – Ketua Sekretariat Bersama (Sekber) Pers Indonesia, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA menilai bahwa perilaku pemerasan terhadap warga, terutama

GANYANG CARUT MARUT INDONESIA!

  Negara Indonesia sedang berada pada fase peralihan menuju Negara modern, unggul dan berkemajuan. Seiring dengan itu ternyata Negara Indonesia

No comments

Write a comment
No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write a Comment


Warning: Illegal string offset 'rules' in /home/masansof/gempurnews.com/wp-content/themes/gempurnews-2/functions/filters.php on line 235

Warning: Illegal string offset 'rules' in /home/masansof/gempurnews.com/wp-content/themes/gempurnews-2/functions/filters.php on line 238
<