Dalam membangun sebuah peradaban, dan menentukan calon pemimpin sebuah pemerintahan itu dibutuhkan sebuah proses yang panjang, yakni melalui pemilihan, baik itu Pilbup, Pilgub maupun Pilpres, yang tentu melibatkan peran serta semua pihak, baik calon itu sendiri dan unsur masyarakat sebagai pemilih.
Kepiawaian masing masing kandidat dan tim sukses dalam mencapai kemenangan sangatlah dominan, baik itu dalam menggaet pemilih(warga), juga untuk melakukan lobi politik, terhadap partai sebagai pengusung. Hal ini untuk menghindari adanya Calon tunggal dalam pesta demokrasi tersebut.
Tentunya disini di butuhkan jiwa besar dan konsensus bersama untuk memberikan pembelajaran politik terhadap masyarakat.
Calon tunggal dalam sebuah pilkada itu terkesan tidak kompetitif, pragmatisme politik menjadi fenomena yang terus berkembang.
Mari kita amati bersama, Pilkada dengan Calon tunggal nampaknya telah berbelok dari tujuan pendidikan politik, hal itu disebabkan dari sirkulasi permainan elit partai, munculnya cabup tunggal lahir dari akibat kedua belah pihak yang berkepentingan, antara calan dengan partai politik.
Sering kita lihat, seorang calon berupaya menjegal pesaingnya dengan melakukan “BORONG PARTAI”.
Sementara dari sisi partai juga berkepentingan mendompleng kemenangan dari calon yang di usungnya,
Yang kedua bisa di bilang partai tersebut telah gagal dalam melakukan kaderisasi, sebab partai politik terkesan hanya di gunakan untuk kepentingan pragmatisme elitnya.
Dengan kata lain, partai politik sebagai bagian dari institusi sosial, sedang dalam kindisi tertentu hanya di fungsikan untuk menyiapkan calon calon pemimpin saja, tanpa ada pertimbangan yang matang terutama secara psikologis, terutama kepada semua elemen yang ada termasuk suara arus bawah.
Yang ketiga beratnya persyaratan untuk menjadi seorang kandidat, jika semua ini terjadi merupakan defisit demokrasi yang menjadi hambar dan semu.
Memang dengan munculnya calon tunggal dalam sebuah pesta demokrasi itu sah saja adanya, akan tetapi hal terssbut dapat mencederai hati nurani masyarakat yang tentu hal itu menjadi preseden buruk terhadap pembelajaran demokrasi secara menyeluruh.
Dengan banyaknya tokoh tokoh besar di ssbuah daerah yang melamar terhadap partai dan siap bersaing dalam pilkada, dengan segala kemampuan dan dedikasi yang sudah tidak di ragukan lagi, tentunya elit elit partai juga bisa mempertimbangkan, sehingga pilkada dengan calon tunggal dapat di hindari, yang terpenting pembelajaran politik terhadap anak bangsa ini dapat berjalan dengan baik dan tanpa ada yang tercederai.
Oleh : Achmad Sholeh, SE,MH.
(Ketua Komunitas Laskar Sri Adji Djoyoboyo Kediri).
