RDP DPRD Usulkan Rumah Ibadah Dan Panti Asuhan Digratiskan PDAM

0
23

 

BARITO UTARA –Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara H.Tajeri, mengusulkan penggratisan pembayaran PDAM untuk seluruh rumah ibadah dan panti asuhan, dalam kota Muara Teweh serta mengenai pemasangan baru, Usulan tersebut, disampaikannya melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak PDAM,Rabu(10/6/20).

RDP yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Sastra Jaya yang didampingi Wakil Ketua I Parmana Setiawan,ST di aula DPRD Barito Utara Rabu pagi,dihadiri Asisten I Sekda, Direktur PDAM beserta staf, Kabag Ekonomi dan gabungan anggota Dewan dari masing-masing Komisi.

Menurut Tajeri, kenapa diusulkan penggeratisan, hal
ini dilakukan demi meringankan beban mereka sebagai pengurus rumah ibadah.
“Apalagi saat ini para jemaah dalam kondisi kesusahan akibat adanya virus Covid-19 ini. Yang membuat masyarakat sulit beraktivitas seperti perdagangan dan lain-lain,” ujarnya.

Tajeri, juga mendukung jika pihak PDAM melakukan studi banding ke PDAM Bogor, guna mempelajari sistem pengelolaan air minum yang benar-benar bisa langsung diminum tanpa proses dimasak.

Selain itu, dia juga mengusulkan supaya pihak PDAM segera memasang water meter khususnya di Desa Lemo. Berdasarkan laporan masyarakat bahwa pihaknya membayar PDAM tetapi tanpa ada water meter, Sebab jika hal itu dibiarkan secara terus menerus,akan berdampak pada pemasukan atau pendapatan perusahaan dan berujung pada kerugian perusahaan.Ada kemungkinan masyarakat menggunakan air secara berlebihan, karena merasa tidak ada water meter sebagai alat pengontrol pemakaian.
Politisi Partai Gerindra ini, mendukung pihak PDAM Batara melakukan pemasangan water meter, dengan menggunakan billing sistem yang langsung terkoneksi ke pembayaran, sehingga para pelanggan langsung mengetahui berapa pemakaian yang wajib mereka bayarkan ke PDAM.

Ia pun mengapresiasi kepada Direktur PDAM yang baru dan dianggap, selalu cepat tanggap terhadap permasalahan PDAM.Secara pelayanan pimpian yang ada jauh lebih tanggap dari pemimpin PDAM terdahulunya.

Tajeri berharap kinerja Direktur PDAM yang ada agar dipertahankan, bahkan ditingkatkan serta agar proses pemasangan atau penggantian water meter ini pihak PDAM memiliki target, berapa persen pada tahun 2020 ini bisa direalisasikan.

Selain itu, Ia juga mengusulkan pihak PDAM agar pembuatan Peraturan Daerah(Perda) kepada pemerintah daerah, terkait penggolongan tarif pembayaran PDAM serta sanksi untuk yang tidak dapat bayar, Sebab penggolongan tarif yang ada itu hanyalah Peraturan Bupati(Perbup)sementara, jika Bupatinya berhenti maka aturan tersebut, belum tentu dapat diterapkan.

Sedangkan kalau Perda itu bisa digunakan secara terus menerus dapat dijadikan sebagai pedoman atau payung hukum dalam menerapkan perda tersebut,”jelas Tajeri.

Draf Raperda tentang penggolongan tarif tersebut dapat diajukan ke DPRD, guna dibahas bersama DPRD sehingga dapat terbentuk perda, yang menjadi landasan hukum dalam pemberlakukan penggolongan tarif PDAM.

Dalam RDP itu, Direktur PDAM Tirta Dharma Muara Teweh, Ir.Agus Surjanto menyampaikan,; bahwa terkait usulan penggeratisan pembayaran PDAM ini, akan dikonsultasikan dengan Pemerintahan Daerah.
Pasalnya untuk jumlah rumah ibadah khususnya Masjid,Langgar dan Musholla sebanyak 150 dan itu masih belum rumah ibadah yang lain baik Gereja,Balai Basarah dan Vihara serta Panti Asuhan, jelas Agus Surjanto.

Ia juga menambahkan mengenai water meter memang menjadi target kami,guna menertibkan pelanggan dan harus menggunakan billing sistem, yang nilai pembayaran dapat diketahui pelanggan, sedang untung sambungan baru PDAM hanya menanggung biaya instalasi sebesar Rp.1.750.000, untuk jarak rumah dengan pipa induk tidak lebih 8 meter, akan tetapi bagi calon pelanggan yang rumahnya melewati jalan aspal dan lebih dari 8 meter akan dikenakan biaya tambahan yang ditanggung pelanggan, jelas Agus. (SS).