RDP DPRD dan Pemkab Sepakat Bentuk Satgas Aset

0
21

 

BARITO UTARA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) bersama Pemkab Barito Utara, menggelar Rapat Dengar Pendapat(RDP) mengenai penertiban aset milik pemerintah daerah. DPRD dan Pemda sepakat membentuk Satuan Tugas(Satgas)aset yang dapat fokus dalam melakukan penarikan aset seperti Tanah,; mobil Dinas atau barang milik daerah lainnya.Rapat Dengar Pendapat ini,telah dilangsungkan pada ruang pertemuan DPRD, Senin(15/6/20).

Kesepakatan tersebut tertuang dalam kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP)yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Barito Utara, Parmana Setiawan,ST serta dihadiri Ketua DPRD Ir.Hj.Mery Rukaini,M.IP dan Wakil Ketua II Sastra Jaya serta anggota DPRD dari masing-maaing Komisi, Sekretaris Daerah,Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Kepala BPKA,Kabag Hukum dan Bidang Aset.

Anggota DPRD Barito Utara dari Fraksi Gerindra,H.Tajeri mengusulkan, karena masih banyaknya permasalahan aset yang saat ini belum tuntas hingga menjadi temuan dari pihak BPK RI.Oleh sebab itu supaya dibentuk Satuan Tugas(Satgas) yang dapat fokus untuk menangani masalah aset ini.Karena sangat banyak aset yang harus didata dan ditertibkan.

Tajeri juga meminta kepada Sekda agar dijadwalkan pertemuan kembali terkait penjelasan mengenai aset ini walaupun belum sepenuhnya 100 persen dalam pendataan dan pengamanan aset milik daerah.

Ia pun berharap, kepada pemerintah daerah agar tidak segan menarik aset yang dipakai pihak ketiga atau pihak lain,yang sampai saat ini masih belum mengembalikan aset, sebab penarikan ini adalah untuk kebaikan kita bersama, serta tidak berujung pada pelaporan keuangan pemerintah daerah kepada BPK RI.

“Jadi perasaan enak tidak enak melakukan penarikan, walaupun itu adalah rekan pegawai atau rekan politik, tetapi semua itu adalah dalam rangka menjalankan amanah undang-undang dan peraturan yang berlaku.Serta dalam rangka penertiban dengan adanya penemuan BPK RI, semua itu adalah tanggung jawab kita untuk membenahinya dengan mencari jalan keluar terbaik,”ucapnya.

Tajeri juga menyoroti terkait beberapa barang aset yang dinilai mubazir, karena banyak yang rusak disimpan digudang tanpa manfaat.
“Oleh karena itu, disarankan supaya barang-barang seperti peralatan elektronik, meja kursi yang rusak dan lain-lain supaya dapat dijual ataupun dilelang, sehingga memiliki manfaat atau punya nilai ekonomis serta dapat membantu pembiayaan anggaran pemerintah daerah,”ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Batara Ir.H.Jainal Abidin,M.AP menyampaikan ucapan terima kasih atas segala saran dan masukkan dari pimpinan serta anggota DPRD terkait penataan dan pengamanan aset milik pemerintah daerah ini.

“Sesuai saran, kami akan segera mengkaji dan kemungkinan selanjutnya membentuk Satuan Tugas yang fokus untuk menangani masalah aset ini,”jawab Sekda.

Beberapa saran dari anggota dewan tentu sangat berharga bagi pemerintah daerah kedepan,dalam memberi dukungan dan support terhadap pengelolaan aset daerah ini.

“Untuk pertemuan kedepan, kami mohon untuk menyelesaikan masalah aset yang menjadi rekomendasi dari BPK RIMudah-mudahan masalah ini dapat kami selesaikan,” pungkasnya.  (SS).