Dirut PT SRE Umbar Janji Bayar Hak Karyawan

0
39

 

BARITO UTARA – Direktur PT.Sumber Rejeki Ekonomi (SRE), Pangestu Hari Kosasih mengumbar janji akan membayar hak karyawan yang totalnya Rp 1,8 miliar. Hal itu disampaikan pengusaha asal Malang, Jawa Timur ini melalui video conference saat rapat mediasi dengan pekerja di Aula Setda Barito Utara, Kamis (18/6/20).

“Tanggal 25 Juni 2020, kami bayar secara mencicil hak gaji karyawan,” ujarnya dalam rapat dipimpin Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disnakertranskop dan UKM) Barito Utara, Ledianto didampingi Kabid Ketenagakerjaan, SD Aritonang dan Kasi Hudius.

Dihadapan pekerja, Hari Kosasih mengeluhkan¬†kondisi perusahaan sehingga tidak bisa membayar gaji dan tunjangan lainnya, meminta karyawan menjual alat berat. “PT.SRE kalang kabut, produksi hanya 10.000 meterik ton per bulan,” ungkap pemilik Kuasa Pertambangan (KP) di Barito Utara ini.

Namun pekerja tidak serta merta menuruti keinginan Hari Kosasih. Engineering PT.SRE, Ariyanto tetap bersikukuh, Direksi harus membayar gaji penuh tanpa mencicil, sebab tidak ada alasan bagi perusahaan tambang batu bara ini, tidak memenuhi kewajibannya. “Jika tidak, kami tetap melakukan langkah hukum minta perusahaan dibekukan dan hak mogok kerja,” tegasnya.

Hal senada disampaikan HRD PT.SRE, Patih Herman, mediasi dengan pimpinan perusahaan sudah berulang kali dilakukan karyawan, sebelum ke Disnakertranskop dan UKM Barito Utara. Namun Demikian kesepakatan oleh management tidak terealisasi.

Pada kesempatan itu, Patih membacakan tuntutan dari 14 karyawan diantaranya pembayaran outstanding gaji, THR, jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Karyawan lainnya H.Imis melalaui perwakilannya, Pujiono tetap meminta Direktur PT.SRE membayar gaji dan denda sebesar Rp. 128 juta. Apabila sampai 25 Juni 2020 tidak ada realisasi pembayaran, maka pihaknya meminta Pemkab Barito Utara membekukan PT.SRE, tidak melayani perizinan dan melarang aset-asetnya digerakkan, sampai hak maupun kewajiban terhadap karyawan terselesaikan.

“Kami juga tetap minta anjuran ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan meminta perusahaan menyerahkan aset batu baranya di stockpile untuk pembayaran gaji karyawan. Jika semua kesepakatan dilanggar, maka karyawan siap melaporkan pelanggaran Undang-Undang Nomor.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” beber Pujiono didukung sejumlah karyawan yang hadir termasuk Kepala Teknik Tambang (KTT) PT.SRE Yulianto Subar Mastono dan Projek Manajer Prasetyo Bayu.

Dia menambahkan, sesuai ketentuan undang-undang dan bukti-bukti kontrak maupun Id card yang ada, H.Imis merupakan karyawan tetap yang hingga kini belum ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). “Kami bersedia gaji dicicil tiga kali antara Rp.25 juta-Rp.50 juta sehingga semua terselesaikan,” ujarnya seraya menunjukan PT.SRE baru saja menjual batu bara sebanyak 150.000 metrik ton.

Diujung mediasi tersebut, Ledianto menekankan, persoalan antara karyawan dan direksi PT.SRE merupakan hal yang normatif. “Saya atas nama Pemerintah Daerah sangat mengharapkan tuntutan karyawan bisa terwujud, karena diminggu yang lalu kesepakatan terakhir untuk mediasi,” terang Kadisnakertran.

Ledianto mengambil kesimpulan rapat pembayaran hak H.Imis, dilakukan dengan cara mencicil sebanyak tiga kali, sedangkan 14 karyawan lainnya tidak bersedia dicicil dan minta dibayar sekaligus. Kesepakatan rapat itu akan dilaporkan ke Bupati Barito Utara, apabila tidak ditaati oleh Direksi, maka pihaknya tetap mengambil sikap tegas.

Terhadap kesepakatan itu, Hari Kosasih meminta waktu tujuh hari untuk merealisasikan dengan management PT.SRE. (SS)