DPRD Bersama Pemkab Bahas Raperda  Pengelolaan Barang Milik Daerah   

0
31

 

BARITO UTARA –Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) bersama Pemkab Barito Utara, membahas rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara tentang pengelolaan barang milik Daerah.
Pembahasan tersebut telah dilakukan di ruang pertemuan DPRD, Senin(22/6/20).

Rapat pembahasan Raperda tentang pengelolaan barang milik daerah,dipimpin Ketua DPRD Barito Utara Ir.Hj.Mery Rukaini,M.IP didampingi wakil Ketua II Sastra Jaya berserta anggota Dewan dari masing-masing Fraksi, dihadiri Sekda Barito Utara,Kepala BPKA, Inspektur, Kabag Hukum Setda dan Kabag Umum Setda.

Sekda, menyampaikan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara tentang pengelolaan barang milik daerah, yang mengacu pada pasal 105 peraturan pemerintah nomor.27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara, daerah dan pasal 511 peraturan menteri dalam negeri nomor.19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah.

Ketua Komisi III dari Fraksi Gerindra, H.Tajeri menyampaikan hendaknya rancangan peraturan Daerah untuk mempedomani tatanan penulisan yang sudah sesuai format agar di kemudian hari tidak menjadi masalah, juga hendaknya pemerintah mengkaji ulang perda tentang rumah jabatan Dinas yang mana sanksinya harus jelas dan tegas serta adanya kejelasan tentang tanah milik Pemerintah Daerah.

Anggota DPRD Barito Utara dari komisi I, Mustapa joyo muchtar menyampaikan hendaknya perda memuat peraturan,tentang satgas daerah serta adanya transparansi akses tentang perda bagi masyarakat. Bahwa dengan adanya data base,apabila masyarakat ada yg mau membeli tanah,jadi tanah bisa di akses didalam data base tersebut dan mengetahui bahwa tanah tersebut milik Pemkab Barito Utara.

Anggota DPRD Barito Utara dari Komisi II, Asran menyampaikan bahwa rancangan perda ini hendaknya perlu di kaji sedemikian rupa serta memerlukan waktu, karena banyaknya pasal dalam perda tentang pengelolaan barang milik daerah tersebut.Pemerintah daerah bisa memetakan barang milik daerah,untuk informasi kepada masyarakat agar tidak salah pembelian.

Dalam kesimpulan pembahasan rapat, DPRD bersama dengan Pemda Barito Utara sepakat Raperda tentang pengelolaan barang milik daerah, ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Barito Utara.

Sebelum pendapat akhir Fraksi,DPRD dan Pemkab Barito Utara akan melakukan konsultasi dan koordinasi,keluar daerah yang menetapkan dan mengundangkan Perda, pengelolaan barang milik Daerah yang mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri no.19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik Daerah. (SS).