Melalui Perpres 64/2020 Pemerintah Berikan Keringanan Peserta JKN-KIS Kelas III

0
103

BARITO UTARA -Pemerintah resmi menetapkan Peraturan Presiden(Perpres)Nomor. 64 tahun 2020 yang mengatur tentang penyesuaian besaran iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional,Kartu Indonesia Sehat(JKN-KIS).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Muara Teweh,Iwan Adriady menyampaikankan bahwa diterbitkannya kebijakan tersebut, menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan putusan Mahkamah Agung.

“Perlu diketahui juga, Perpres yang baru ini,telah memenuhi aspirasi masyarakat seperti yang disampaikan wakil-wakil rakyat di DPR RI, khususnya dari para Anggota Komisi IX,untuk memberikan bantuan iuran bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU),mandiri dan Bukan Pekerja kelas III,”jelas Iwan kepada wartawan saat Konferensi Pers di Aula Kantor BPJS Kesehatan Cabang Muara Teweh. Rabu(24/6/20).

“Menurutnya,besaran iuran JKN-KIS peserta PBPU dan BP Mandiri untuk bulan Januari,Februari,dan Maret 2020,mengikuti Perpres Nomor.75 tahun 2019, yaitu Rp.160.000 untuk kelas I, Rp.110.000 untuk kelas II, Rp.42.000 untuk kelas III.Sementara untuk bulan April,Mei,dan Juni 2020,besaran iurannya mengikuti Perpres Nomor. 82 Tahun 2018 yaitu Rp. 80.000 untuk kelas I,Rp 51.000 untuk kelas II,dan Rp.25.500 untuk kelas III.

“Per 1 Juli 2020,iuran JKN-KIS bagi peserta PBPU dan BP disesuaikan menjadi Rp.150.000 untuk kelas I, Rp.100.000 untuk kelas II, dan Rp.42.000 untuk kelas III,”tutur Iwan.

Sebagai wujud perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap kondisi finansial masyarakat,lanjut Iwan. Pemerintah menetapkan kebijakan khusus,untuk peserta PBPU dan BP kelas III.

Tahun 2020,iuran peserta PBPU dan BP kelas III tetap dibayarkan sejumlah Rp. 25.500.Sisanya sebesar Rp.16.500,diberikan bantuan iuran oleh pemerintah.

“Kemudian,pada tahun 2021 dan tahun berikutnya, peserta PBPU dan BP kelas III membayar iuran Rp. 35.000,sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp.7.000,” imbuhnya.

“Iwan,juga mengatakan sebagai upaya mendukung tanggap Covid-19,pada tahun 2020 peserta JKN-KIS yang menunggak dapat mengaktifkan kembali kepesertaannya,dengan hanya melunasi tunggakan iuran paling banyak 6 bulan.

“Sisa tunggakan,apabila masih ada akan diberi kelonggaran pelunasan sampai dengan tahun 2021,agar status kepesertaaannya tetap aktif.Untuk tahun 2021 dan tahun selanjutnya, pengaktifan kepesertaan harus melunasi seluruh tunggakan sekaligus,” ujarnya.

Melalui jumpa Pers ini,BPJS Kesehatan Cabang Muara Teweh,juga menghimbau kepada seluruh Penduduk Kabupaten Barito Utara, yang belum terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional untuk segera mendaftarkan dirinya menjadi peserta JKN-KIS. (SS).