Pupusnya Harapan Warga Kebun Kaliselogiri Pada Lebaran Kali ini Belum Dapat Menikmati Penerangan Listrik PLN

0
166

Banyuwangi- Gempurnews.com. Komitmen PT PLN untuk menerangi negeri, memang mendapat apresiasi positif. Program Listrik Masuk Desa yang telah berjalan sejak tahun 2015 ini di harap dapat meningkatkan rasio desa berlistrik Indonesia yang baru mencapai 96,95 persen dari total 82.190 desa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2014, terdapat 2.519 desa yang belum menikmati listrik. Sementara itu, PT PLN (Persero) baru mencanankan program listrik pedesaan untuk 504 desa hingga 2019.

Hal ini tentunya mendapat sambut baik warga di desa-desa terpencil. Yang hingga saat ini belum dapat menikmati penerangan listrik (PLN). Utamanya bagi mereka mayoritas masyarakat miskin. Demikian pula yang di rasakan warga kebun kaliselogiri Des. Ketapang Kec. Kalipuro Kab. Banyuwangi. Harapan akan dapat menikmati listrik (PLN) yang selama ini menjadi angan-angan, seakan bisa terealisasi pada tahun ini. Lebih-lebih pada labaran Idul Fitri. Namun di sayangkan harapan itu kini pupus di tengah jalan. Pasalnya jaringan listrik yang sudah di kerjakan berbulan-bulan, yang seharusnya sudah dapat di nikmati warga kebun Kaliselogiri mendapat ganjalan.

Letak geografis wilayah kebun kaliselogiri yang berada di tengah pebukitan sebenarnya bukan kendala utama. Namun di karnakan jaringan listrik yang melawati wilayah hutan lindung tentunya tidak mudah. Banyak pepohonan besar yang mengancam bahkan menghalangi jaringan listrik yang akan terpasang. Namun di sayangkan yang menjadi kendalanya bukan proses pemotongan pohonnya. Namun proses perijinan penebangan pohon yang belum dapat di keluarkan pihak Dinas Perhutani. Usut punya usut hal ini di sebabkan belum adanya pihak yang bersedia memenuhi permintaan perhutani prihal kerugian yang di tafsir hingga 296 juta. Sedang PT PLN sebagai penyelenggara program ini melemparkan tanggung jawab dan mendesak pihak yang di anggap sebagai pemohon yaitu PTPN XII Keb. Kaliselogiri. Kami pun dari tim Media Gempur sudah mengkonfirmasi pihak PTPN XII Keb.Kaliselogiri.

Dari keterangan yang kami dapat dari perwakilan kebun PTPN XII kaliselogiri yang kami temui membenarkan adanya permintaan PTPN XII keb. Kaliselogiri perihal jaringan listrik untuk kepentingan industri. Tapi itu dulu, dan tidak mendapatkan ijin dikarenakan belum adanya jaringan pada warga desa yang menempat di sekitarnya. Pihak PTPN XII Keb. Kaliselogiri juga membenarkan tentang adanya permintaan pihak perhutani perihal kerugiannya yang harus di penuhi oleh kebun PTPN XII Kaliselogiri. Hal ini jelas mendapat penolakan tegas dari pihak kebun PTPN XII, bahkan surat penolakan turun langsung dari Direksi Pusat yang menolak adanya kerugian perhutani sepenuhnya menjadi tanggung jawab kebun PTPN XII. Alasannya program Listrik Masuk Desa ini murni untuk Rakyat bukan untuk kepentingan industri PTPN XII dan program Listrik Masuk Desa ini adalah murni program PT PLN yang di biayai dari APBN. Seharusnya yang di mintai gantirugi bukan kebun PTPN XII, tapi penyelenggara Program, bisa PT PLN atau Pemerintah sendiri, bukan PTPN XII. PTPN XII juga menyadari bahwa mayoritas penduduk adalah karyawan PTPN XII Keb. Kaliselogiri. Tapi apakah penduduk kebun Kaliselogiri bukan warga desa? Atau Rakyat yang mempunyai hak untuk menikmati bantuan dan fasilitas negara? Jika menyadari penduduk mayoritas pekerja PTPN XII kebun Kaliselogiri.

Pihak PTPN XII kebun Kaliselogiri pun siap membantu tapi tidak harus sepenuhnya bertanggung jawab atas kerugian pihak Perhutani. Bahkan bila di perhitungkan pihak kebun pun juga mendapat kerugian dari penebangan pohon milik kebun sendiri. Tapi pihak kebun menggambil sikap bijak demi kepentingan warga pihak kebun tidak mempermasalahkannya, bahkan pihak kebun juga telah berpartisipasi demi kelancaran program listrik masuk desa ini sendiri. Seperti pembiayaan pengukuran bahkan konsumsi pekerja. Namun yang kini di harapkan pihak kebun PTPN XII keb.Kaliselogiri adalah kebijakan pihak perhutani yang juga mempertimbangkan kepentingan Rakyat. Bagaimanapun ini adalah program pemerintah dan sebagai bagian dari pemerintah pihak perhutani lebih memberikan ruang untuk program yang di peruntukkan Rakyat. Dan untuk pihak PT PLN sendiri tidak melemparkan tanggung jawab sepenuhnya pada PTPN XII. Namun mari kita selesaikan bersama demi program yang mengacu pada kepentingan rakyat.

Hingga berita ini kami tulis belum ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak PT PLN Kab. Banyuwangi maupun Dinas Perhutani Kab.Banyuwangi. Kami dari pihak media Gempur telah berusaha menghubungi, namun di karenakan kepentingan dinas luar kota dan adanya libur nasional dan cuti bersama, kami belum dapat di temui secara langsung. Kedepannya kami dari media Gempur akan tetap memantau dan menggali informasi dan keterangan lebih lanjut demi memperjuangkan kepentingan rakyat. SIGIT