Gempurnews.com – Indonesia – Propinsi Jawa-Timur – Kabupaten Banyuwangi. HARDIKNAS – Setiap Tanggal 2 Mei Bangsa Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional atau lebih dikenal dengan singkatan HARDIKNAS. Hari yang di anggap sakral dalam dunia pendidikan ini, merupakan hari kelahiran sosok pejuang bangsa yaitu Bapak Ki Hadjar Dewantara yang tidak kenal lelah memperjuangkan nasib rakyat pribumi agar bisa memperoleh pendidikan yang layak.
Pada saat itu ketika masa penjajahan pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia, terdapat kenyataan bahwa hanya mereka keturunan Belanda dan orang-orang kaya saja yang bisa memperoleh pendidikan, sedangkan rakyat pribumi sengaja dibiarkan buta huruf dan tidak bisa mengenal pendidikan.
Coba Anda bayangkan jika pendidikan tidak diperjuangkan saat itu maka sudah dapat dipastikan Indonesia tidak mungkin bisa maju dan berkembang perekonomiannya seperti yang kita rasakan saat ini.
Di era melenial ini pendidikan sudah hampir merata di seluruh pelosok negeri. walau masih banyak daerah terpencil yang menggelar aktifitas pendidikannya dengan keterbatasan dan ala kadarnya. namun kali ini bukan hanya itu yang menjadi pokok perhatian dunia pendidikan.
Melihat masih banyaknya polemik pendidikan di negeri ini membuat banyak kalangan guru dan lembaga pendidikan di negeri ini cemas akan nasib pendidikan di masa depan.
Seperti yang kita ketahui saat ini. Pendidikan yang merupakan tugas Pokok negara, yang tertuang dalam pembukaan Udang – Undang Dasar Tahun 1945. nyatanya hanya di manfaatkan sebagian kalang untuk kepentingan pencitraan diri. hal inilah yang menimbulkan banyaknya pertanyaan kapankah Pendidikan di negeri ini terlepas dari muatan politik.
Kami jurnalis Gempurnews.com dalam sebuah safari pendidikan ke beberapa lembaga pendidikan di kab. Banyuwangi. masih mendapatkan keluh kesah yang hampir keseluruhan sama. dalam rangkuman kami dari berbagai sumber menyimpulkan bahwa yang saat ini terjadi pendidikan masih di jadikan alat, bahkan korban politik. bagaimana tidak, Pemerintah yang se sungguhnya bertanggung jawab untuk mencerdaskan anak bangsa, nyata – nyatanya tidaklah mampu memberikan 100% tanggung jawabnya guna membiayai keseluruhan oprasional pendidikan di negeri ini. ini pula yang sering di sebutkan bapak Mentri Pendidikan RI. Muhajir Effendy dalam beberapa pidatonya. yang menyatakan bahwa pemerintah tidak sanggup bila harus membiayai seluruh kebutuhan pendidikan di negeri ini. masih di butuhkan peran serta masyarakat.
Namun hal ini berlawanan dari beberapa toko politik yang pada setiap orasinya selalu menghembus – hembuskan janji – janji semata. bahwa pendidikan di negeri ini gratis tanpa biaya. hingga pernyataan itu kini mendara daging di hati masyarakat indonesia. yang menyambut dengan gembira.
Rupa – rupanya hal ini berlawanan pada fakta yang terjadi. Pendidikan di negeri ini tidak gratis. karna apa yang di berikan pemerintah pada dunia pendidikan hanyalah bersifat Bantuan Oprasional Sekolah (BOS).
Banyak kalangan pendidikan bertanya – tanya, bagaimana dana yang bersifat bantuan dapat menalangi seluruh kebutuhan pendidikan. padahal untuk menumbuhkan kualitas pendidikan di negeri ini masih banyak langkah-langkah yang memerlukan banyak biaya.
bahkan ketika jurnalis gempur news mendatangi beberapa sekolah yang memiliki segudang prestasi. menjelaskan dana dari pemerintah hanya dapan membantu kurang lebih 30% -40% kebutuhan sekolah. tentu prestasi tinggi tidak dapat di raih secara instan. banyak upaya dan trobosan – trobosan yang cenderung menambah kegiatan exta di luar kegiatan belajar mengajar sekolah. selain itu di butuhkan pula tenaga- tenaga pendidik yang profesional dan berpengalaman. itupun tentunya di butuhkan biaya extra. belum kegiatan-kegiatan di luar yang membutuhkan oprasional tinggi yang tidak mampu bila hanya di talangi dana BOS. Kesimpulannya pendidikan masih membutuhkan peran serta masyarakat.
Namun faktanya. tidak semua sekolah di negeri ini memberanikan diri untuk meminta peran serta masyarakat demi kemajuan pendidikan. hal ini terjadi karna kebijakan tidak jelas pemerintah yang menggeratiskan pendidikan sudah mendarah daging pada masyarakat. sehingga banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pendidikan 100% di biayai pemerintah, dan sebagian besar dari mereka enggan mengeluarkan biaya pendidikan. di tambah pula gencarnya Saber Pubgli yang menghantui sebagian lembaga pendidikan. hal ini yang memicu pasifnya sebagian besar lembaga pendidikan di negeri ini karna kurangnya modal untuk menggelar pendidikan yang berkualitas tinggi. bahkan bila kebijakan ini tetap berlanjut tanpa adanya kejelasan di pastikan pendidikan di negeri ini tidak akan berkembang. dan cenderung jalan di tempat.
Di Hari Pendidikan Nasional ini banyak sekali harapan para guru dan tokoh pendidikan. agar para tokoh politik negeri ini tidak menjadikan pendidikan sebagai alat atau koban pencitraan diri hanya untuk merenggut banyaknya suara atau dukungan. bagai manapun pendidikan adalah modal awal membangun negeri. kualitas pendidikan yang tinggi sangatlah di butuhkan. sungguh malang bila putra putri negeri ini di korbankan hanya untuk kepentingan politik. (*/Sea Gate)
