LUMAJANG Gempurnews.com. – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lumajang, jawa Timur menggelar acara diskusi dalam rangka menjalin hubungan baik dengan media untuk memaksimalkan fungsi kehumasan terkait penyelenggaraan pemilu 2019.
Bertempat di kantor Bawaslu diskusi diselenggarakan dengan dihadiri oleh perwakilan komunitas wartawan yang ada di Kabupaten Lumajang diantaranya Komunitas Pers Independen (KOMPI), FKWL (Forum Komunikasi Wartawan Lumajang), dan Forji (Forum Jurnalis Independen).
Dalam pengantarnya Ketua Bawaslu Kabupaten Lumajang Amin Shobari, SH, menyampaikan, pihaknya menginginkan sinergitas antara Bawaslu dengan media massa pada pemilu 2019, utamanya menyangkut pengawasan money politic, pemasangan alat peraga kampanye (APK), menyangkut tahapan tahapan pemilu dan seterusnya.
“Misalnya, bagaimana harusnya hal hal menyangkut adanya money politic, pemasangan APK yang sering tak dipahami caleg, itu semua saat ini di Lumajang sudah tidak ada lagi. Larangan larangan itu perlu diketahui dan tersampaikan kepada masyarakat luas,” ungkap Amin.
Terkadang masyarakat tidak terlalu memahami terkait pemasangan APK caleg sehingga melanggar aturan.
“Khusus APK, ada 2 macam pelangaran. Pelanggaran pemerintah dan pelanggaran pemilu. Misalnya dipasang di pohon dengan cara dipaku itu melanggar aturan pemerintah. Itu ranah Pol PP”, paparnya.
Diskusi Bawaslu kali ini lebih terfokus pada masalah netralitas. Nara sumber Oryza (Mantan Wartawan Radar Jember) menyampaikan soal netralitas media, menurutnya, tidak ada patokan yang baku.
“Parameternya apa?,” tuturnya “Tidak ada patokan. Perlu dipahami bersama, bahwa media itu bukan orang perorang. Gak ada yang gak profit, tapi ada tanggung jawab moral kepada publik. Media satu sisi profit, sisi lain harus netral. Sesuai kinerja memberikan porsi kepada pihak yang bertarung atau berkonflik untuk diberitakan, dimasukkan di media”, tukasnya Ryza.
Kaitannya dengan pemilu 2019, Oryza menilai hanya keras dan ramai di media sosial tapi sepi di darat. “Pertarungannya hanya keras di media sosial. Tapi ini tidak bisa dibuat remeh. Karena pemilik gadget bukan-hanya orang-orang pintar dan tinggal di kota tapi sudah masuk ke desa desa dan mayoritas mereka mendengar, melihat lewat HP,” paparnya.
Oleh karena itu, Bawaslu perlu merangkul media massa agar fungsi pengawasannya bisa maksimal. Di samping itu, mantan aktivis mahasiswa ini menyarankan Bawaslu membuat kegiatan menarik terkait pengawasan sehingga menarik media massa untuk mempublikasikan.
“Entah itu soal money politic, pelanggaran APK maupun lainnya. Bahkan ketika ada konflik pemilu maupun isu yang menyudutkan Bawaslu, Bawaslu bisa menyelesaikan dan meluruskan melalui media massa (memanage keluar) dan menyelesaikan dari dalam Bawaslu (memanage ke dalam)”, selorohnya.
Acara diskusi berlangsung sekitar 2 jam, ditutup pukul 12 00 WIB. (Duk/Bam)
