PASURUAN Gemputnews.com –
Pemerintahan Desa dalam 4 tahun terakhir ini dimanjakan den gan kucuran dana transfer pusat dan daerah. Setiap desa dengan rumus anggaran mendapatkan kucuran dana desa (DD) dari pemerintah pusat rata – rata Rp 750 juta pertahun.
Munculnya undang-undang desa serta peraturan yang mengikutinya diharapkan mampu mengawal dana tersebut tepat sasaran dan transparant.
Namun masih banyak terjadi perencanaan sampai penggunaan pelaksanaan anggaran hampir tidak banyak diketahui masyarakatnya sendiri, apalagi masyarakat umum.
Padahal sudah jelas dalam beberapa wacana pemerintah baik melalui peraturan dari pemerintah pusat, propinsi maupun pemerintah daerah sangat jelas memberikan arahan cara perencanaan, pelaksanaan bahkan tata cara mengatur partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.
Gambaran ini seperti halnya yang ada di desa Lajuk, Kecamatan Gondang wetan, Kabupaten Pasuruan. Sebagai contoh salah satu kompensasi atas pembangunan Sutet (Saluran Listrik Bertenaga Tinggi) yang melintas desa tersebut tahun 2018 lalu, yang berujung pada pembayaran ganti rugi lahan tanah kas desa (TKD) yang terkena pembangunan Sutet tersebut.
Kompensasi dana Sutet atas TKD Desa Lajuk tersebut tidak banyak diketahui oleh masyarakat,tanah kas desa yang seharusnya masuk pada PAD (Pendapatan Asli Desa) dan harus tercatat dalam APBDesa tidak jelas nilai kompensasi maupun peruntukannya.
Sekretaris Desa Lajuk, Hartono saat dikonfirmasi awak media menyatakan bahwa dirinya tidak tahu banyak tentang ganti rugi Sutet tersebut.
“Saya masih baru mas tidak begitu tahu berapa ganti rugi atas tanah kas desa yang terkena pembangunan Sutet, tapi yang jelas nilainya besar, namun berapa jumlah pastinya saya tidak tahu,” jelasnya.
Tak jauh beda dengan pemaparan Arifin, kebetulan menjabat sebagai ketua Badan Permusyawaratan desa (BPD) Desa Lajuk. Arifin juga tidak tahu besaran ganti rugi Pembangunan Sutet yang diterima desanya serta untuk apa saja penggunaanya.
Disinggung soal kewenangan BPD yang seharusnya sama besar dengan kepala desa,karena juga berpayung pada Permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang BPD, yang berhak tahu terhadap segala perencanaan, pengawasan dan penggunaan anggaran mewakili masyarakat desa.
Arifin menyatakan tidak tahu, bahkan dirinya mengakui jika tidak pernah tahu menahu terkait dokumen dokumen desa yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja desa.
Terkait polemik ganti rugi Sutet ini, kepala desa Lajuk Suudi ketika dikonfirmasi dikantornya tidak berada ditempat. Menurut informasi beberapa perangkat desa kepala desa sedang menunaikan ibadah umroh ke tanah suci Mekkah.
Hal inilah yang membuat ironis wajah pemerintah desa,karena dengan berlakunya undang undang desa, peraturan peraturan tentang desa dalam 4 tahun lebih ini ternyata pemerintah desa masih jauh dari harapan masyarakat pada umumnya.
Menanggapi hal ini, Hanan ketua umum Aliansi masyarakat cinta damai Pasuruan (AMCD Pas) dikunjungi koran ini pada kantornya di pertigaan jalan raya Ranggeh memaparkan bahwa masih sangat dibutuhkan peran masyarakat yang peduli dan mau secara bersama sama memikirkan pembangunan bangsa, hususnya pembangunan desa.
“Disini sangat tampak, bahwa masih dibutuhkan peran masyarakat pada umumnya dan pemerintah pada hususnya agar lebih serius dan komitmen dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, ” ungkap Hanan.
“Agar apa yang menjadi cita cita pembangunan negara bisa dilaksanakan sepenuhnya.Atau bahkan saya memandang aparat penegak hukum dalam hal ini bisa memberikan tindakan hukum agar ada kepastian hukum demi tegaknya aturan dalam berbangsa dan bernegara sehingga masyarakat tidak selalu menjadi obyek yang dirugikan akibat ulah oknum elit di desa,” tandasnya .(Ari pas )
