Jakarta, 18 Desember 2019
“Pak Presiden sudah minta tahun depan untuk diminta tidak impor lagi dan kami sudah mengkoordinasikan kemarin. Intinya sebenarnya kita sanggup membuat cangkul sesuai dengan kebutuhan dalam negeri,” ungkap dia di Jakarta, Sabtu, 14 Desember 2019.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mengaku percaya diri Indonesia bisa mengamanatkan tugas Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berhenti stop impor cangkul pada 2020 mendatang.
Saat ini, pemerintah berupaya menyelesaikan permasalah impor cangkul dengan mengumpulkan beberapa stakeholder. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menggelar rapat koordinasi penyiapan cangkul bersama LKPP, Direktorat Jendral IKM Kementerian Perindustrian, Pemerintah Daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, PT. Krakatau Steel, Bank BRI dan LPDB-KUMKM.
Hasil rapat koordinasi ini menghasilkan 2 hal yang perlu ditindak lanjuti yaitu pemetaan atas kebutuhan cangkul dan daerah penghasil cangkul termasuk spesifikasinya sehingga kebutuhan cangkul dalam negeri bisa terpenuhi.
Teten mengatakan, Krakatau Steel telah siap menyediakan bahan baku pembuatan cangkul kepada pengrajin logam di berbagai daerah, terutama di Jawa.
Selain Krakatau Steel, Bank BRI juga disebutnya siap bantu membiayai para pengrajin logam yang banyak masih mengandalkan peralatan sederhana dalam memproduksi cangkul.
Menurutnya, persoalan utama saat ini adalah penyaluran hasil produksi cangkul yang belum terfasilitasi lantaran keberadaan pihak pengrajin yang terpencar.
“Nah persoalannya sekarang adalah ini tidak terhubung,tidak terkoneksi dengan bahan baku karena pengrajinnya mencar-mencar menyebar. Kemarin sudah dibicarakan bagaimana distribusi bahan bakunya. Kalau pembiayaan sih enggaklah sulit karena marketnya ada, BRI mau biayai,” ujarnya.
Kemenkop dan UKM sebelumnya sempat mengabarkan, kebutuhan cangkul di dalam negeri saat ini adalah sekitar 10 juta. Setelah dihitung kembali, Teten menyatakan produksi dalam negeri sebetulnya sudah bisa mengakomodasi kebutuhan tersebut.
“Selama ini kalau industri kecil dan UMKM itu sekitar 3 jutaan lah. Tapi setelah kita inventarisir lagi kemampuan kita sebenarnya bisa. Jawa Barat bisa 4 juta, Jawa Tengah 3 juta, Jawa Timur 3 juta,” sebut dia. (Jen)
