Pemkab Probolinggo, Terapkan Sanksi Denda Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

0
17

PROBOLINGGO — Langkah tegas di ambil oleh satgas percepatan penanganan Covid-19 kabupaten Probolinggo, yang mulai senin 21/9/2020 memperlakukan denda bagi pelanggar protokol kesehatan adalah sebesar 250 Ribu.

Hal ini di tegaskan oleh koordinator penegakan disiplin protokol kesehatan satgas percepatan penanganan Covid-19 kabupaten probolinggo, ugas Irwanto.

Disebutkan bahwa pemberlakuan sanksi berupa denda Ini, merujuk kepada instruksi Presiden (INSPRES) Nomor 06 tahun 2020 tentang wajibnya terapkan protokol kesehatan secara menyeluruh.

Penerapan sanksi berupa denda administratif akan mulai di terapkan sejak Senin 21 september 2020, nilainya maksimal 250 ribu bagi masyarakat yang kedapatan melanggar protokol kesehatan yakni tidak memakai masker ketika beraktifitas di luar rumah tegas kepala bakesbangpol kabupaten Probolinggo ini.

Di jelaskannya pemberlakuan sanksi berupa denda administratif ini sebagai shock therapy kepada warga di kabupaten Probolinggo, yang mayoritas masih abai akan bahaya penyebaran Covid-19, hal itu bahkan di buktikan dengan terus meningkatnya jumlah pasien terkonfermasi positif Covid-19.

Bahkan berdasarkan data yang terakhir jumlah pasien positif Covid-19 telah mencapai 676 Orang dengan tambahan 40 orang di antaranya terkonfirmasi positif Covid-19 pada selasa 15 september 2020 kemarin.

Kami tentu tidak berkeinginan untuk mencekik masyarakat dengan pemberlakuan denda tersebut, namun demi mencegah semakin meluasnya penyebaran Covid-19 itu, maka satgas memutuskan untuk bertindak represif kepada warga, yakni dengan mengenakan denda kepada siapa saja pelanggar protokol kesehatan tanpa terkecuali jelasnya.

Di sebutnya apabila masa pemberlakuan sanksi denda 250 ribu itu sudah mulai efektif, maka terhitung senin 21/9/2020 seluruh pelanggar protokol kesehatan yang ada di 330 Desa/Kelurahan di 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Probolinggo dapat di kenakan sanksi tersebut.

Seluruh denda yang di himpun dari perolehan penerapan sanksi tersebut, langsung di setor ke kas daerah dan selanjutnya akan pakai untuk tambahan biaya penanganan Civid-19, sebutnya.

Di tambahkan pula bahwa pertimbangan pengenaan sanksi berupa denda ini, lantaran berdasarkan hasil evaluasi yang di lakukan oleh tim satgas Covid-19 Di dapati fakta bahwa pengenaan sanksi sosial baik berupa hukuman push-up, menyanyi lagu kebangsaan, serta menyapu pasar dalam memberikan efek jera kepada pelanggar umumnya dan warga pada umumnya karena itu dengan adanya kebijakan pengenaan sanksi denda 250 ribu bagi siapa saja yang tidak mengikuti protokol kesehatan di harapkan mampu memaksa warga untuk tertib, taat dan physical distancing di era pendemi Covid-19, pungkasnya. (Bam).