Narasi Isu Hapus Sejarah, MPR : Mendikbud Buta Sejarah

0
7

JAKARTA — Kemendikbud mengeluarkan kebijakan Asesmen Nasional yang dirancang tidak hanya sebagai pengganti UN dan USBN, tetapi sebagai penanda perubahan paradigma tentang evaluasi pendidikan.

Nadiem menjelaskan Asesmen Nasional merupakan program yang dirancang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mewujudkan kebijakan Merdeka Belajar.

Ia berharap, hadirnya Asesmen Nasional dapat mengubah paradigma evaluasi pendidikan yang selama ini ada di Indonesia. Seperti yang dikutip PORTAL PROBOLINGGO dari Instagram @kemendikbud.ri.

Menurut Nadiem, perubahan yang paling mendasar dari Asesmen Nasional yaitu tidak lagi mengevaluasi capaian murid secara individu.

“Akan tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil,” jelas Nadiem.

Nadiem menambahkan, hasil Asesmen Nasional berupa potret layanan dan kinerja setiap sekolah akan menjadi bahan untuk mengevaluasi pendidikan Indonesia.

Untuk melakukan itu, Kemendikbud akan menggunakan tiga aspek sebagai acuan penilaian Asesmen Nasional, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar.

AKM merupakan indikator penilaian yang digunakan untuk mengukur capaian murid dari hasil belajar kognitif, yaitu literasi dan numerasi.

Nadiem kemudian menyebutkan, AKM akan menjadi syarat bagi murid untuk dapat berkontribusi dalam masyarakat.

“Terlepas dari bidang kerja dan karier yang ingin mereka tekuni di masa depan,” ujarnya.

Mendikbud menjelaskan, arti penting mata pelajaran tidak dikecilkan meski Asesmen Nasional berfokus kepada kemampuan literasi dan numerasi.

Menurutnya, literasi dan numerasi justru akan membantu murid untuk mempelajari bidang ilmu lain.

“Terutama untuk berpikir dan mencerna informasi dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk angka atau secara kuantitatif,” jelas Nadiem.

“Jadinya kemampuan literasi dan numerasi adalah kemampuan yang akan berdampak kepada semua mata pelajaran yang diajarkan dan dipelajari oleh murid-murid kita,” tambah Nadiem.

Kemudian mengenai Survei Karakter, Nadiem menjelaskan ini akan menjadi alat ukur hasil belajar murid pada bidang sosial-emosional berupa pilar karakter untuk mencetak Profil Pelajar Pancasila.

Adapun tolak ukur yang digunakan ialah, beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME serta berakhlak mulia, kebinekaan global, kemandirian, gotong royong, bernalar kritis, dan kreativitas.

Sementara itu tolak ukur Asesmen Survei Lingkungan Belajar dirancang Kemendikbud untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah.

Asesmen Nasional pada 2021 nanti, menurut Nadiem akan menjadi tolak ukur yang nyata tentang kualitas pendidikan di lapangan.

Hasil asesmen nanti akan menjadi pemeteaan dasar tentang kualitas pendidikan di Indonesia, sehingga tidak ada konsekuensi bagi sekolah maupun murid.

Berdasarkan penuturan Nadiem, Kemendikbud akan membantu sekolah dan dinas pendidikan setempat dengan cara menyediakan laporan hasil asesmen yang menjelaskan profil kekuatan dan area perbaikan di tiap sekolah dan daerah.

Ia pun meminta para guru, kepala sekolah, murid, dan orang tua untuk tidak melakukan persiapan-persiapan khusus dalam menghadapi Asesmen Nasional. Hal ini dimaksudkan agar tidak menjadi beban psikologis tersendiri.

“Tidak usah cemas, tidak perlu bimbel khusus untuk Asesmen Nasional. Mari kita semua bersama-sama mendukung pelaksanaan Asesmen Nasional mulai tahun 2021 sebagai bagian dari reformasi pendidikan Indonesia,” tutup Nadiem.

Disisi lain, langkah Mendikbud Nadiem Makarim tersebut justru tanpa sengaja telah melemahkan visi pendidikan dan mental bangsa.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid usai berniat menghilangkan pelajaran Sejarah dalam kurikulum terbaru untuk Sekolah Menengah Atas (SMA).

“Mendikbud Nadiem Makarim buta sejarah,” ungkap pria yang akrab disapa Gus Jazil itu di Jakarta pada Sabtu, 19 September 2020.

“Ini jelas langkah mundur, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah ‘Jas merah’,” tegasnya, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI.

Lebih lanjut, kebijakan salah itu juga akan membuat generasi muda Indonesia terancam identitas dan jati dirinya, sehingga bukan tidak mungkin di masa mendatang Indonesia akan bubar.

“Percayalah, lambat laun, Indonesia akan kehilangan identitas, jatidiri. Kebijakan ini lahir dari Mendikbud yang buta sejarah dan kurang paham pentingnya sejarah,” tambahnya.

Untuk itu, Gus Jazil meminta Menteri Nadiem untuk kembali belajar soal sejarah pendidikan di Indonesia.

“Untuk merumuskan visi dan misi pendidikan ke depan, Mendikbud harus belajar lagi, supaya tidak mudah begitu saja menghilangkan pelajaran sejarah dari kurikulum SMA,” tandas Gus Jazil.

Sebagai informasi, beredar petisi daring (online) dalam situs Change.org yang mengusung isu soal mata pelajaran sejarah untuk SMA dan sederajat.
Sejak isu hapus sejarah bergulir, petisi yang dibuat Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) berjudul ‘Kembalikan posisi mata pelajaran sejarah sebagai mapel wajib bagi seluruh anak bangsa’ telah mendapat 20.630 tanda tangan hingga Minggu, 20 September 2020 siang.

Petisi ini ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena mereka tidak rela bila pelajaran sejarah dihapus dari kurikulum.

“Tempatkan mata pelajaran sejarah di struktur kurikulum dalam kelompok mata pelajaran dasar/umum yang wajib diajarkan kepada seluruh anak bangsa di semua tingkatan kelas (X, XI, XII) dan jenjang (SMA/SMK/MA/MAK)!” demikian bunyi petisi itu.

Sementara itu, petisi ini muncul seiring beredarnya dokumen digital dengan sampul Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Judulnya, ‘Sosialisasi Penyederhanaan Kurikulum dan Asesmen Nasional’, tertanggal 25 Agustus 2020 lalu.

Berkaitan dengan itu muncul sebuah unggahan yang beredar dalam media sosial Facebook membagikan video yang menampilkan situs gurubp.com dengan membawa nama Menteri Pendidikan Nasional, Nadiem Makarim.

Tepatnya, klaim narasi itu menyebutkan bahwa Nadiem Makarim yang mantan bos ojek online (ojol) Gojek ini sudah ketahuan sisi busuknya yang suka merusak moral anak-anak Indonesia dengan grup rahasianya.

Narasi lengkap dapat terlihat sebagai berikut:

“Inilah kerjaan Menteri Ojol Koplak. Yang Justru Merusak Pendidikan Moral Anak-anak” demikian bunyi narasi yang tersebar dalam media sosial tersebut.

Lebih lanjut, akhir video memperlihatkan sebuah grup rahasi bernama gurubp.com dengan iklan foto yang dipenuhi unsur pornografi.

Hingga saat ini unggahan tersebut telah mendapat 85 komentar dan dibagikan sebanyak 215 kali oleh pengguna Facebook lainnya.

Padahal berdasarkan hasil penelusuran PikiranRakyat-Cirebon.com dari Turn Back Hoax, ditemukan pernyataan bantahan yang memastikan kepalsuan klaim narasi tersebut.

Tepatnya, pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud, Evy Mulyani angkat bicara memberikan bantahan.

Secara tegas, ia menyatakan situs gurubp.com bukan milik atau dikelola oleh Kemendikbud. Terlebih, situs yang dikelola pemerintah lazimnya memakai domain go.id.

“Laman yang dimiliki pemerintah, pasti mempunyai extension go.id,” jelas Evy.

Sedangkan, Wakil Ketua Komisi Pendidikan (Komisi X) DPR Abdul Fikri Faqih mendesak Kemendikbud untuk memberantas iklan-iklan berbau pornografi dari situs penyedia layanan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).

“Kasus iklan yang berisi konten pornografi atau apapun bentuknya mestinya ada filter dan jadi tanggung jawab regulator, karena situs tersebut diakses oleh peserta didik,” tegas Fikri.

Kemudian berikutnya, desakan lain juga datang dari Psikolog Forensik Reza Indragiri Amriel yang meminta situs gurubp.com dilaporkan ke pihak berwajib lantaran memuat konten iklan pornografi.

“Niat pembuat situs ini sebetulnya bagus. Patut dihargai. Tapi tampaknya ada kecerobohan, sehingga adware berkonten pornografi justru munncul,” pungkas Reza mengakhiri.

Dengan demikian, klaim narasi yang menyebutkan Nadiem Makarim ketahuan busuknya dengan grup rahasia berbau konten porno, sudah dipastikan salah.

Untuk itu, informasi yang termuat dalam klaim narasi itu masuk dalam kategori False Context atau Konteks yang Salah. **

Dikutip dari beberapa sumber media online.