Deklarasi FKPRM, Membangun Wadah Para Pemimpin Redaksi Media se Jawa Timur.

0
11

LUMAJANG – Sedikitnya 75 Pemimpin Redaksi dari Media Cetak, TV, Radio dan berkumpul di Pantai Watu Ulo Kabupaten Jember, Minggu (25/10/2020).

Para jurnalis dari berbagai media ini mengikuti deklarasi Forum Komunikasi Pimpinan Redaksi Media (FKPRM) Jawa Timur.

Kegiatan tersebut dikemas sangat sederhana, menggunakan tenda berwarna ungu yang berdiri gagah di atas pasir. Sementara angin pantai berhembus kencang mengiringi rangkaian acara diantara suara ombak laut berdebur.

Ketua FKPRM, Agung Santoso mengatakan, FKPRM ini dibentuk sebagai wadah para pemimpin redaksi media yang bersifat independen, bukan kumpulan organisasi pers dan perusahaan pers.

Menurutnya, keberadaan FKPRM cukup membuat magnet tersendiri bagi siapa saja yang mulai mengenal wadah para pemimpin redaksi media di Jawa Timur.

“Hal ini terbukti saat pertama FKPRM mengadakan rakor (rapat Koordinasi) di Kabupaten Magetan 25 September 2020. Dalam Rakor tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Magetan Sujatno,” terang Agung usai gelaran acara.

“Bukti kedua, pada deklarasi FKPRM di pantai watu ulo Jember 25 Oktober 2020 , juga di hadiri oleh anggota komisi A DPRD Jatim dari Dapil 2 Kab. Lumajang dan Jember Karimullah Dahrujiadi,” lanju dia.

Deklarasi FKPRM yang dihadiri pemimpin redaksi dari berbagai media di Jawa Timur ini berlangsung lancar, mulai dari persiapan, proses deklarasi hingga ramah tamah.

Pada kesempatan itu, Anggota DPRD Propinsi Jawa Tìmur Karimullah Dahrujiadu dalam sambutannya mengatakan bahwa dirinya siap menjadi penasehat FKPRM dan siap mendukung gagasan dan konsep yang disampaikan oleh FKPRM.

“Saya di komisi A DPRD Jawa Timur, mendukung konsep dan gagasan FKPRM, mari kita komunikasi lebih lanjut setelah deklarasi ,” ujar Karim.

Sedangkan Ketua FKPRM Agung santoso menegaskan, dalam deklarasi di pantai Watu Ulo Kabupaten Jember ini menghasilkan 7 pernyataan sikap di antaranya :

  1. FKPRM di Jawa Timur sepakat bahwa keberadaan media (CETAK,TV/RADIO,ONLINE) dalam kinerjanya dengan Lembaga /Institusi baik negeri, Swasta BUMN, Lembaga Non Pemerintah yang Anggarannya Bergantung Pemerintah Mengacu pada UU PERS TAHUN 1999, yakni berbadan HUKUM PERSEROAN TERBATAS (PT).
  2. FKPRM DI Jawa Timur sepakat untuk peningkatan Mutu Jurnalis mempercayakan sepenuhnya Kepada KOMINFO Kabupaten dan Kota mengadakan UKJ (UJI KEMAMPUAN JURNALIS) dengan standarisasi materu ujian yang telah di gunakan DEWAN PERS untuk Lembaga Penguji UKW selama ini .

UKJ mempunyai tingkatan wartawan MUDA, MADYA, UTAMA, Sedang tentang Jenjang waktu dari MUDA KE MADYA, MADYA KE UTAMA akan dikomunikasikan dengan KOMINFO SE JATIM DAN FKPRM yang ada di Kabupaten dan Kota.

Kominfo kabupaten dan kota sesuai otonomi daerah akan mengatur Pendataan Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Media di daerahnya masing masing selanjutnya berkordinasi dengan Kominfo Pemprov dan Pusat.

Dewan Pers yang masuk UU PERS akan berkoordinasi dengan Kominfo Pusat tentang Tupoksi yang dilakukan sesuai perkembangan.

  1. Makin Maraknya Kejadian pelecehan kriminalisasi dan kekerasan terhadap Jurnalis, maka, FKPRM membentuk Asosiasi Advokat Media, hal ini bentuk perlindungan terhadap para Jurnalis dalam menghasilkan karya Jurnalistik sesuai KEJ (Kode Etik Jurnalistik).

Pembentukan assosiasi Advokat Media akan di tindak lanjuti MoU dengan Aparat Kepolisian untuk PKK ( Pelecean Kriminalisai, Kekerasan) dan Kejaksaan untuk kasus Korupsi dan Pungli.

  1. Berlatar belakang dari kekosongan literasi Media yang ditujukan untuk peningkatan mutu jurnalis selanjutnya berdampak pada mutu Media maka FKPRM sepakat pembentukan perpustakaan PERS di setiap Kabupaten dan kota dengan berkordinasi dengan Perpustakaan, Kominfo Kabupaten dan kota dengan tujuan pengadaan buku bacaan dan gedung ruang baca.
  2. FKPRM sepakat untuk belanja media baik tingkat Provinsi, Kabupaten dan kota di sesuaikan dengan anggaran namun tidak membedakan media kecil dan besar, meskipun ada unsur kebijakan yang tidak ada dalam aturan tertulis.

Gubernur Jawa Timur Memberikan sebuah keyakinan bahwa tumbuhnya potensi dan dikenal kalayak pada 38 Kabupaten dan Kota Tidak terlepas peran aktif anggota FKPRM di Jawa Timur, untuk itu tidak berkelebihan gubernur memfasilitasi sebelum mengesahkan APBD 2021 Kabupaten dan Kota, para Bupati dan walikota memperhatikan FKPRM DI 38 Kabupaten dan kota..

  1. FKPRM yang ada di Jawa Timur siap menyajikan karya Jurnalistik yang tidak ada unsur HOAX, RADIKAL, SARA, ADU DOMBA, Terutama menghadapi 19 Pilkada di JawaTimur.
  2. FKPRM Sepakat menghadapi Pandemi COVID -19 di Jatim yang menuju zona hijau kedepanya memberikan Iklan Layanan Masyarakat dengan berbagai bentuk kemasan yang beredukasi.

Dari ketujuh pernyatan sikap ini Agung Santoso berharap bisa terealisai dengan baik di semua Kabupaten dan kota se Jawa Timur. “Saya berharap pernyataan sikap ini bisa di laksanakan di Kabupaten dan kota se Jawa Timur,” pungkas Santoso. (tim)