(Mungkinkah) Cak Thoriq Pecat Semua Kades Akibat Dampak Pengelolaan TKD

0
7

LUMAJANG – Seluruh Kepala Desa (Kades) se – Kabupaten Lumajang, dipanggil Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Lumajang. Hal itu terkait pengaduan pengaduan dari Saudara Ismantoro Sujono, mantan Kades Grati, Kecamatan Sumber Suko, melalui pengacaranya Basuki Rahmad SH tentang penyalahgunaan Tanah Kas Desa (TKD).

Pemanggilan 198 Kades dari 21 kecamatan di Kabupaten Lumajang, dibenarkan oleh Kanit Tipikor Polres Lumajang, Ipda Muljoko.

“Kita menindaklanjuti perintah dari pimpinan, berkaitan dengan adanya pengaduan dari Saudara Ismantoro Sujono tentang penyalahgunaan TKD. Kita minta, seluruh dokumen yang berkaitan dengan TKD untuk diklarifikasi,” kata Kanit Tipikor.

Menanggapi pemanggilan itu, Ketua AKD (Asosiasi Kepala Desa) Lumajang, Suhanto, mengatakan, Basuki Rahmad menganggap bahwa seluruh kepala desa melakukan hal melampaui kewenangan seperti yang dilakukan Kades Grati.

Padahal, menurut Suhanto, kenyataannya di lapangan tidaklah demikian. Pasalnya, Kades Grati memang menyalahi aturan tentang pengolahan TKD.

Dalam pengelolaan TKD, imbuh Suhanto, merupakan hal melekat pada jabatan aparat desa. “Kepala desa punya bagian tersendiri dan perangkat desa punya bagian tersendiri. Sedangkan dalam masalah TKD di Grati ini, mantan kades Grati menguasai seluruhnya secara pribadi,” tegas Suhanto.

Terkait pengaduan Basuki Rahmad, Ketua AKD juga menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak benar,” ujarnya.

Suhanto juga meluruskan, bahwa tidak semua Kades melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh mantan Kades Grati.

“Kita ini setiap tahun, kita ada yang namanya inspektorat atau Irwasda yang mengawasi kita dan memeriksa administrasi desa. Baik tentang PAD, baik dengan dana perbantuan,” ujarnya.
Perlu diketahui, Ketua AKD Lumajang Suhanto, pernah menerima panggilan dari Unit Tipikor Polres Lumajang pada Hari Kamis 31 Desember 2020 lalu. Perihal, permintaan foto copy dokumen dan klarifikasi.

Ada pun surat panggilan itu, tertulis sebagai berikut.
A. Pasal 4. Pasal 5. Pasal 9. Pasal 02. Pasal 103. Pasal 104. Pasal 105 undang-undang RI nomor 8 tahun 1981. Tentang kitab undang-undang hukum acara pidana. B. Pasal 14 huruf g undang-undang RI nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. C. Surat perintah tugas nomor Sp Gas/428/Xll RES/1.24/2020/Satreskrim, tanggal 28 desember 2020.
Bersama ini disampaikan, bahwa saat ini Unit Tipikor Satreskrim Polres Lumajang telah mengumpulkan bahan keterangan atas dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Seluruh Kepala Desa Kabupaten Lumajang.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan guna kepentingan pulbaket (pengumpulan bahan keterangan) dimohon kepada saudara untuk hadir dan memberikan klarifikasi pada hari Kamis 28 Desember 2020 pukul 09:00 tempat Ruang Unit Tipikor Satreskrim Polres Lumajang.
Begitu beberapa poin isi surat yang dilayangkan Tipikor Polres Lumajang, kepada Ketua AKD.
Hariyanto, salah seorang aktivis sosial asal kelurahan Ditotrunan menjelaskan, apabila bupati memecat kepala desa Grati menggunakan aturan tentang Aparatur Sipil Negara (ANS) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) tentunya tidak tepat.

“Apabila konsideran yang dipakai dalam surat pemberhentian itu “berlaku utk PNS/ASN’, lha Kreco (panggilan kades Grati) kan bukan PNS dia di pilih rakyat, ada BPD disitu?” ketusnya.

Di lain tempat, menanggapi pemanggilan itu, salah seorang pegiat anti korupsi di Lumajang, Masduki mengatakan seharusnya bupati menjelaskan ke organisasi AKD perihal dasar hukum pemecatan kepala desa Grati.

Lebih lanjut, Masduki juga berkata, apakah pengelolaan TKD oleh mantan desa Grati telah memenuhi unsur tindak pidana?

“Jika memenuhi unsur pidana, seharusnya yang diperiksa awalnya adalah mantan kades Grati. Baru setelah itu kepala desa lainnya, jika ditemukan perihal yang sama dengan tindakan kepala desa Grati,” katanya.

Menutup pembicaraannya, Masduki juga berujar, jika benar semua kepala desa melakukan hal yang sama, apakah bupati bertindak seperti yang diputuskan pada kades Grati.
“Lantas kalau semua kepala desa melakukan hal yang sama dengan kades Grati, apakah berani bupati memecat semuanya,” pungkasnya. (Her)