PASURUAN – Carut marutnya jumlah penerima bansos dari program Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapat sorotan dari LSM Penjara Indonesia karena disinyalir tak sesuai dengan fakta di lapangan.
Hal tersebut didasari dari beredarnya surat dari Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan pada Camat se Kabupaten Pasuruan, tertanggal 15 Januari 2021 yang berisi instruksi dari Dinsos Kabupaten Pasuruan kepada para Camat untuk menugaskan Kepala Desa agar mengingatkan penerima KPM untuk segera melakukan transaksi pembelian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di E-Warung yang telah ditunjuk.
Instruksi bukannya tanpa alasan, sebab menurut isi surat tersebut dijelaskan bahwa ada 14.887 KPM penerima BPNT Kabupaten Pasuruan belum melakukan transaksi pembelian pada Bulan Januari 2021.
Tentu hal tersebut menimbulkan sebuah pertanyaan besar mengingat fakta yang ada di lapangan berbanding terbalik dari surat yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan.
Pasalnya, dari pemantauan di lapangan pada Januari 2021 banyak KPM bantuan pangan non tunai (BPNT) setiap bulannya harus gigit jari karena saldo dari bansos di kartu ATM mereka kosong.
Menyikapi hal tersebut, aktifis LSM Penjara Indonesia, Warda Salsabila, menyatakan sangat tidak wajar jika sampai ada 14 ribu lebih KPM di Kabupaten Pasuruan yang tidak melakukan transaksi.
Padahal, masih menurutnya, hampir di seluruh desa se Kabupaten Pasuruan banyak KPM mengeluh karena tidak menerima Bansos BPNT.
“Kami akan klarifikasi secara resmi akan meminta data by name by adress dari data 14 ribu lebih KPM tersebut. Apa memang KPM ini memang belum sempat melakukan transaksi ataukah mereka memang sudah tidak memerlukan Bansos lagi,” tegasnya.
Dia menambahkan, jika memang mereka sudah tidak membutuhkan Bansos maka seharusnya Dinsos Kabupaten Pasuruan segera menghapus nama mereka dari data penerima BPNT dan menggantikan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan karena masih banyak masyarakat pra sejahtera di Kabupaten Pasuruan yang masih belum tersentuh bansos pangan.
“Ketimpangan jumlah KPM yang tidak sama antara dilapangan dengan yang dikeluarkan dalam surat intruksi pihak dinsos disebabkan ATM para penerima banyak yang kosong,” pungkasnya. (arie)
