Responsif Arahan Presiden RI, Dandim 1013 Muara Teweh Apel Gelar PRC

0
12

Barito Utara –Komandan Kodim 1013 Muara Teweh, Letkol Kav. Rinaldi Irawan,M.Han, memimpin langsung apel gelar Pasukan Reaksi Cepat (PRC) penanggulangan bencana serta perlengkapan penanganan karhutla dan bantingsor, bertempat di halaman Makodim 1013 Muara Teweh Jl.A.Yani Barito Utara, Selasa (23/02/21).

Apel Pergelaran Pasukan Reaksi Cepat itu dihadiri,  Kapolres Barito Utara, AKBP.Dodo Hendro Kusuma,S.I.K,Kalaksa BPBD Barito Utara,Gazali Montallatua,Kadis Kesehatan,diwakili Sekdis Ir.Khusnul Khotimah, Kadis PMDSos diwakili staf PMD, Kasatpol PP ,diwakili staf, Kalak Tagana diwakili staf dan Danramil 03 Teweh Tengah,Lettu Inf.M.Guntur.

Dalam sambutannya Dandim 1013 Muara Teweh, Letkol Kav.Rinaldi Irawan,M.Han menyampaikan, Apel gelar paaukan reaksi cepat ini merupakan suatu kegiatan antar lembaga pemerintah, non pemerintah dan masyarakat dalam usaha untuk kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan terjadinya bencana. 

Apabila ditinjau dari aspek geografis, Barito Utara memiliki potensi terjadi bencana alam yang cukup tinggi, terutama karena tanah longsor banjir dan angin puting beliung meskipun bencana tersebut, walaupun bencana itu tidak sering terjadi, namun perlu untuk tetap siap siaga dan selalu waspada apabila sewaktu-waktu hal itu akan terjadi,ā€¯ujarnya.
 

Arahan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, yaitu dalam penanganan karhutla agar upaya pencegahan diprioritaskan.Jangan sampai terlambat karena, jika sudah terlambat upaya pemadaman, akan jauh lebih sulit dilakukan.

Manajemen di lapangan harus terkonsolidasi dan terorganisasi apabila, di desa sudah dilanda bencana api kecil maka, harus ada yang memberitahukan agar segera bisa tertangani, seandainya api itu sudah terlanjur besar baru karhutlah pasti sulit dipadamkan.

Infrastruktur Pemantauan dan pengawasan harus sampai tingkat bawah, manfaatkan aplikasi teknologi yang dimiliki oleh jajaran Polda, agar unsur pemerintahan,TNI dan Polri dibawahnya yaitu, Babinsa Bhabinkamtibmas serta Kepala Desa ikut dilibatkan, dalam hal upaya penanganan kebakaran hutan, jelas Jokowi.

Warga akan diberikan edukasi agar tidak membakar lahan dengan sembarangan, kepada masyarakat perusahaan korporasi, libatkan tokoh agama, tokoh masyarakat untuk ikut menjelaskan akan bahaya kebakaran hutan dan lahan, bagi kesehatan Warga dan juga dampak ekonomi yang tidak kecil.

Semua pihak harus mencari solusi yang permanen,untuk mencegah mengenai kebakaran hutan dan lahan ini, Untuk tahun-tahun mendatang 99 ,persen kebakaran hutan itu, adalah ulah manusia, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja yang disebabkan kelalaian, tegasnya.

Agar penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut, harus terus dilanjutkan badan restorasi gambut dan mengcrop untuk fokus di kawasan hidrologi gambut. Pastikan permukaan air tanah tetap terjaga dalam kondisi yang tinggi, buat banyak Embung, buat banyak kanal, buat sumur bor, dengan berbagai teknik, pinta Jokowi. 

Sehingga yang namanya lahan gambut tetap basah. Pentingnya untuk tidak membiarkan api membesar sehingga, sulit dikendalikan, untuk itu seluruh unsur pemerintah di daerah baik gubernur bupati Walikota maupun unsur TNI, Polri, Pangdam Danrem, Dandim, Kapolda hingga Kapolres harus tanggap,dalam menyikapi hal tersebut.

Agar langkah penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi, penegakan hukum yang tegas terhadap siapapun yang melakukan pembakaran hutan dan lahan,baik itu konsesi milik korporasi milik perusahaan maupun dimasyarakat sehingga membuat serta menimbulkan efek jera, terapkan sanksi yang tegas,bagi pembakar hutan dan lahan baik sanksi administrasi perdata maupun pidana,” tegas Presiden Joko Widodo.  (SS).