Terkait Ganti Rugi Lahan, PT.BEK Tak Hargai Kesimpulan RDP DPRD

0
23

BARITO UTARA — Managemen PT.Bharinto Ekatama(BEK) akhirnya mau angkat bicara terkait Konpensasi ganti rugi lahan warga Desa Benangin, Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara,Kalimantan Tengah(Kalteng) waktu Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan anggota DPRD Barito Utara, Senin (5/4/21).

Terkait masalah konpensasi ganti rugi lahan warga desa Benangin, Kalteng.PT BEK melalui legalnya, hanya mampu membayar Rp.30 juta satu hektar, berbeda seperti tali asih alias ganti rugi lahan warga di Kaltim yang dihargai Rp.60 juta satu hektarnya.

“Kami hanya sanggup memberikan tali asih terkait lahan warga Kalteng sebesar Rp.30 juta, ada dua alasan terkait kebijakan itu, pertama, ada audit tim GAKKum LHK untuk tidak boleh memberikan kebijakan tali asih atau ganti untung, kedua,dikarenakan penyesuaian dengan kondisi bisnis perusahaan,” kata Kuasa Hukum PT.BEK, Agus Tinus, dihadapan anggota DPRD Barito Utara, Senin siang.

Namun akhirnya, Agus bersuara sejujurnya, setelah, ada seorang warga Kecamatan Damai, Kaltim, bernama Saptianus, hadir di RDP, dia mengakui menerima pembayaran ganti rugi lahan Rp.60 juta satu hektar.

“Di Kaltim tali asih tahun  2005-2006 mulanya Rp.10 juta satu hektare, dan kemudian dinaikkan menjadi Rp.60 juta, lalu turun lagi di tahun 2017 menjadi Rp.30 juta, karena disebabkan kondisi bisnis perusahaan, ntinya, terkait tali asih di Kalteng, kami tetap memutuskan Rp.30 juta per hektar,”kata Agus Tinus.

Terkait jawaban itu, sejumlah anggota DPRD meluncurkan pertanyaan ke managemen PT.BEK.  Politisi dari partai Gerindra, H.Tajeri misalnya, mempertanyakan kebenaran dari perintah Tim Gakkum LHK terkait larangan memberikan tali asih.

“Kalau bisa managemen PT BEK memberikan copian atau dokumen yabg sah,terkait larangan Tim Gakkum LHK.Kita akan telusuri dan pertanyakan ini nantinya.aneh tapi nyata, perusahan lain yang sama punya ijin PKP2B di daerah ini,malah bisa ganti rugi lahan warga senilai ratusan juta rupiah dalam satu hektar.”Kenapa Beda,” tanya H.Tajeri.

Wakil Ketua I DPRD Barito Utara,Parmana Setiawan,ST mengaku kaget dan baru pertama kali mendengar larangan dari Tim Gakkum LHK pusat, melarang membayarkan tali asih terkait lahan warga desa Benangin, Waket I heran, sangat bertentangan dengan peraturan.

“Disini ada hak ulayat, hak adat dan hak masyarakat mengelola hutan.Sama dengan PT. BEK yang sebenarnya hanya Izin Pinjam Pakai Kawasan Gutan(IPPKH),bukan memiliki utuh lahan. Mohoon kami diberi copyan dokumen dari Gakkum LHK itu, biar kita pelajari.Karena terkait ini menjadi bom waktu di daerah kita Barito Utara,”ujar Parmana.

RDP yang digelar pun rada tersendat,karena warga menolak dan minta disamakan pembayaran dengan warga di Kaltim. Malah dalam kesimpulan rapat,lagi-lagi managemen PT.BEK membuat hal baru pertama kali terjadi, menolak menandatangani kesimpulan rapat.

Pimpinan sidang RDP, Wakil Ketua I DPRD Barito Utara Parmana Setiawan,ST saat menjelaskan ke managemen PT.BEK terkait penolakan tanda tangan kesimpulan rapat mengatakan,hak perusahana tidak mau tanda tangan.Karena inipun tidak ada dasar hukum,anadai kata dipidana atau tidak jika tidak tanda tangan.

“Hanya saja, kami kecewa berarti kesimpulan RDP hari ini terkait permasalahan PT.BEK dengan warga menjadi sia-sia, dan pihak perusahaan juga tak menghargai sama sekali DPRD Barut,” tegas Parmana.   (SS).