DPRD Gelar Rapat Paripurna II Tentang Dua Buah Raperda

0
26

BARITO UTARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara, menggelar Rapat Paripurna II dalam rangka pemandangan umum fraksi DPRD terhadap pidato pengantar Bupati Barito Utara, atas dua buah Raperda tentang Perubahan ketiga atas Perda nomor.1 tahun 2011, tentang pajak daerah dan Perubahan kedua atas Perda nomor. 2 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Barito Utara. Sidang Paripurna II tersebut telah dilangsungkan pada ruang rapat Paripurna Gedung DPRD, Senin (5/4/21).

Sidang Paripurna II dipimpin Wakil Ketua I DPRD Barito Utara, Parmana Setiawan, ST di dampingi Wakil Ketua II, Sastra Jaya serta diikuti anngota Dewan dari masing-masing Fraksi dan dihadiri Wakil Bupati Barut Sugianto Panala Putra, SH berserta Sekda, Asisten Administrasi Umum, FKPD dan Kepala Perangkat Daerah.

Wakil Ketua I, Parmana Setiawan, ST menyebutkan bahwa sesuai ketentuan pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor.13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, agar dapat melakukan pembahasan LKPJ paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima.

Dengan memperhatikan capaian kinerja program dan kegiatan dan pelaksanaan Perda dan atau Peraturan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. 

“Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, DPRD memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya. Selanjutnya, penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya serta penyusunan Perda, Peraturan Kepala Daerah atau kebijajan strategis Kepala Daerah,” jelas Wakil Ketua I, Parmana Setiawan.

Dalam Pidato pengantar Bupati Barito Utara yang dibacakan melalui Wakilnya Sugianto Panala Putra, SH menyampaikan, bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan belanja daerah, sesuai kebijakan umum keuangan daerah digunakan untuk kegiatan belanja operasi, meliputi belanja Pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah serta belanja bantuan sosial, belanja tidak terduga.Sedangkan belanja modal meliputi belanja peralatan dan mesin, belanja aset tetap lainnya.

Pemda Barito utara dalam hal ini eksekutif besama-sama dengan legislatif terus berupaya secara Konkrit dan terukur dalam memenuhi kebutuhan nyata masyarakat, sesuai potensi yang ada. Sehingga pada gilirannya masyarakat dapat dilayani dengan baik, melalui kebijakan anggaran yang tepat terhadap aspirasi masyarakat sebagai konsekuensi dari kewajiban masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi.

Dalam Rapat Paripurna I disampaikan Pemandangan Umum, Fraksi-Fraksi pendukung DPRD atas Pidato Pengantar Bupati Barito Utara, tentang dua buah Raperda dan diakhiri dengan penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban LKPJ Bupati Barito Utara tahun 2020.  (SS).