Ketua Komisi III Segera Bentuk Pansus Limbah 5 Perusahaan Beji

0
21

PASURUAN – Polemik penolakan atas saluran pipanisasi limbah dari 5 perusahaan yang ada di Kecamatan Beji, terus bergulir agar segera ada tindakan nyata dari para wakil Dewan DPRD selaku perwakilan masyarakat luas.

Hal ini terbukti dengan adanya aksi Forum DAS Wrati dengan warga masyarakat Desa Kedungringin yang diwakili oleh para kepala dusun serta ketua RT desa setempat di gedung wakil rakyat pada Hari Rabu (7/4/2021).

Dalam orasinya di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan yang dikomandoi Henry Sulfianto meminta agar komisi 3 segera mengambil tindakan karena warga terdampak dari limbah 5 perusahaan kian menderita.

“kami meminta anggota komisi III dan anggota dewan dari dapil 1 untuk menemui perwakilan warga Desa Kedungringin dan Kedungboto,” ujar pria berkepala plontos tersebut.

Tak berselang lama, massa aksi diterima Ketua Komisi III KH.Saifulloh Damanhuri bersama anggota serta anggota dewan dari dapil 1 (Gempol,Beji dan Bangil) di ruang rapat gabungan untuk menerima keluhan dari perwakilan warga terdampak limbah dengan protokol ketat.

Dalam mediasi tersebut Henry Sulfianto korlap aksi membacakan 6 tuntutan dari warga dihadapan anggota dewan diantaranya menolak pipa saluran limbah 5 pabrik yakni PT.Mega Marine Pride, Baramuda Bahari, Universal Jasa Kemas, Marine Cipta Agung dan PT.Wonokoyo Jaya Corp unit RPA.

“Sebelum ada rekomendasi teknik dari instansi terkait, meminta pihak Pemkab Pasuruan dan Polres Pasuruan menutup sementara saluran limbah yang telah berada disungai selorawan, instalasi pipa yang telah terpasang diteruskan hingga ujung sungai wrati dan memperbaiki IPALnya sesuai dengan perundangan yang berlaku.”

Selain itu kami juga meminta pada Komisi III dan anggota dewan asal dapil 1, untuk membawa perkara ini pada Pansus dewan, hal ini perlu dilakukan lantaran beberapa kali rekomendasi dari Komisi III tidak digubris oleh Pemkab Pasuruan dan kelima perusahaan yang dimaksud.

“Pengabaian rekomendasi dari Komisi III menurut kami merupakan pelecehan terhadap marwah DPRD sebagai wakil rakyat dan fungsi control terhadap pihak eksekutif, jika DPRD saja diabaikan, apalagi kami sebagai rakyat dan kemana lagi rakyat mengadu,” papar Hendry.

Setelah mendengar keluhan warga terdampak, masalah limbah akhirnya di pansuskan dengan anggota dewan asal dapil 1 yakni Ilyas (Gerindra), Salamah (Nasdem), Najib Setiawan (PKS), Arifin (PDIP) menyatakan setuju. Pun demikian pula dengan Ketua Komisi III KH.Saifulloh Damanhuri (PPP) beserta anggotanya menyatakan mendukung dipansuskan.

” Kami setuju perkara limbah 5 perusahaan ini dipansuskan, sehingga kami beserta seluruh anggota dewan lebih fokus menyelesaikan kasus ini dan menjaga kehormatan sebagai anggota dewan. Mediasi ini akan kami tindaklanjuti pada hari Sabtu mendatang (10/4/2021) dengan memanggil pihak-pihak terkait,” ujar KH Saifulloh Damanhuri selaku ketua komisi 3. (por/mar)