RDP DPRD, Perlu Disahkan Raperda Menjadi Perda Lembaga Adat

0
64

BARITO UTARA -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD)Barito Utara telah melaksanakan Rapat Dengar Perndapat(RDP)dengan pengurus Dewan Adat Dayak(DAD)bersama Pemerintah Daerah Barito Utara.Tentang terkatung-katungnya Perda kelembagaan Adat,yang sudah lima tahun silam diusulkan dari lembaga adat Dayak.Rapat yang telah dilakukan itu bertempat pada ruang rapat Paripurna DPRD Barito Utara,selasa(20/4/2021).

Hal tersebut disampaikan Plt.Pengurus harian Dewan Adat Dayak(DAD)Barito Utara,H.Muchtar,pada Rapat Dengar Pendapat(RDP)tetang Raperda pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dan lembaga adat.

Dikatakan,Muchtar.Pemerintah daerah Barito Utara sendiri, sebenarnya sudah tiga kali mengajukan Raperda Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat(MHA)ke DPRD Barito Utara.Telah melewati beberapa kali pembahasan,namun Raperda tersebut tak kunjung dirampungkan menjadi produk Perda Kabupaten Barito Utara.

Dalam RDP kali ini,kami mendesak sesegera mungkin dilaksanakan Paripurna oleh DPRD Barut,untuk mengesahkan Perda Adat.Pasalnya,hak masyarakat adat adalah hak asasi manusia,membawa konsekuensi hak mereka tak hanya harus dihormati,tapi harus dipenuhi dan dilindungi oleh payung hukum,”ungkap Muchtar.

Anggota DPRD dari Politisi PDIP.Henny Rosgiaty Rusli mengatakan,ada banyak pasal yang butuh penyesuaian dan perbaikan.Perda adalah hajat hidup orang banayak,butuh banyak referensi jangan sampai berbenturan dengan regulasi di atasnya.

“Kami pula sangat konsen tehadap masalah ini serta ingin kelembagaan adat ini memiliki payung hukum yang kuat dalam setiap kebijaksanaannya,” kata Henny.

Anggota DPRD dari Fraksi Golongan Karya H.Aaran menambahakan sebenarnya hal ini tidak ada sedikit pun niat dari DPRD.untuk tidak segera mengesahkan Perda Kelembagaan Adat ini hanya saja,perlu diketahui saat ini hampir separo anggota DPRD Barut adalah orang baru.Sedangkan Kelembagaan adat ini telah sejak dulu diusulkan,sebenarnya sudah banyak langkah- langkah positif yang mesti dilewati.

“Jadi pertemuan di RDP kali ini,kami sangat gembira karena dapat bayangan,kita sama-sama mendorong agar Raperda kelembagaan adat ini cepat disahkan.Dalam hal ini kita duduk bersama,bilamana perlu baik pihak Pemerintah,DAD dan kami di DPRD sama-sama Kunker ke DAD Provinsi,biar tau duduk permasalahan dan hambatannya untuk kita bersatu padu merumuskan percepatan disahkan Reperda tersebut,”kata H.Asran. (SS).