Porkopimda Barut Ikuti Rakor Penanganan Covid-19 Melalui Vidcon

0
27

BARITO UTARA —
Rapat Koordinasi dalam rangka penegakan disiplin protokol kesehatan dan penanganan Covid-19 di Daerah,bersama  Mendagri,Menhub,Menag, Wamenkes,Kepala BNPB,Ketua STPC-19 Nasional,Panglima TNI, Kapolri,Jaksa Agung, Kepala Daerah seluruh Indonesia,unsur FKPD se-Indonesia,Kepala Perangkat Daerah se-Indonesia. 

Rakor yang telah dilangsungkan itu,dihadiri Bupati Barito Utara,H. Nadalsyah,Sekretaris Daerah,Ir.H.Jainal Abidin,M.AP,unsur FKPD,Kepala Perangkat Daerah.dilaksanakan secara Virtual melalui, Vidcon pada Aula Rumah Jabatan Bupati,Senin(3/5/21).

Mendagri,Tito Karnavian mengajak kepada seluruh Kepala Daerah agar satu suara dalam Peniadaan Mudik Idul Fitri 1442 H/2021 untuk mengendalikan Covid-19 di Indonesia.”Kenapa kita yang memberikan arahan, karena Kemendagri membawahi seluruh Kepala Daerah se-Indonesia,”jelas Tito. 

Sementara itu,Wakil Menkes,Dante Saksono Harbuwono menyampaikan update terkini perkembangan Covid-19 dan adanya varian baru,mutasi virus yang telah masuk ke Indonesia.

Kepala BNPB.Ketua STPC-19,Doni Monardo mengatakan bahwa perkembangan kasus relatif rendah tetapi ada peningkatan kasus pada beberapa daerah.Selain itu, Ketua STPC-19 Nasional meminta Kepala Daerah agar memberikan perlindungan kepada tenaga kesehatan,dimana tenaga kesehatan sangat terbatas. 

Menhub,Budi Karya Sumadi menyampaikan kebijakan larangan mudik lebaran tahun 2021.1442 H kita berkaca pada pengalaman ditahun 2020 yang telah lewat dan juga mengingat arahan-arahan yang terkait kebijakan tersebut. 

Dalam penjelasannya Menag,Yaqut Cholil Qoumas.Hal-hal yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Agama tentang penyelenggaraan ibadah puasa,penanganan Pandemi Covid-19 jelang Idul Fitri dan langkah-langkah konkrit jelang Idul Fitri.Kemenag tidak mempunyai kewenangan dalam penertibannya.

Untuk hal ini,kepada pemangku kepentingan dan jajarannya di daerah, agar dapat menindaklanjuti dalam penertiban pelanggaran dalam SE tersebut.”Jangan hanya menjadi kebijakan di atas kertas saja,action dalam penerapannya yang diperlukan,”harap Menag.  (SS).