DPRD Provinsi Kunjungi Sebilan Titik Kordinat Tapal Batas Kalteng-Kaltim

0
23

Barito Utara-Penyelesaian tapal batas Kabupaten Barito Utara,Kalimantan Tengah dengan Kutai Barat(Kubar)Kalimantan Timur,hingga saat ini belum ada penyelesaian, bahkan sudah mengkrak sampai puluhan tahun.

Namun penyelesaian itu nampaknya ada titik terangnya dan akan segera diwujudkan setelah peninjauan ke lapangan,oleh anggota Dewan Provinsi Kalteng. Guna menindaklanjuti arahan gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran dalam letak wilayah termasuk titik awal batas.

Wakil ketua II DPRD Kalimantan Tengah, H.Jimmy Carter bersama lima orang anggota Dewan Komisi I meninjau lokasi di perbatasan Kecamatan Teweh Timur dan Kecamatan Damai,Kutai Barat,Kamis (3/6/2021).

Anggota DPRD Provinsi Kalteng ini juga didampingi oleh kepala bagian tata Pemerintahan setda Barito Utara,BP.Girsang  beserta berapa stapnya.

H.Jimmy Carter.Saat berada di perbatasan Kalteng dan Kaltim Kamis siang(3/6)mengatakan, kunjungan ke lokasi tapal batas ada tiga titik kordinat yang dilihat dengan menggunakan GPS.Hal ini,sesuai dengan peta awal.

Hasil kunjungan ini nanti, akan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah,hal ini guna untuķ percepatan penyelesaian. Selain itu juga,hasil kajian di lapangan akan disampaikan kepada kementerian dalam negeri setelah dirumuskan di pemerintah provinsi Kalimantan Tengah,”kata Waket II DPRD Kalteng.

“Kajian di lapangan memang berdasarkan peta awal,dimana titik titik yang kita datangi akan menunjukan bukti,”imbunya.

Menurut Jimmy,ada sembilan titik kordinat didatangi yang berada di wilayah Kalimantan Tengah sesuai Surat Keputusan Mendagri no.458.59,tanggal 25 Mei 1989.”Jadi ini juga yang sudah disepekati tahun 2009,sembilan titik jauh berada di wilayah kalimantan tengah.

Sementara anggota Komisi I Kalimantan Tengah, H.Muhajirin mengatakan,intinya pihak DPRD provinsi mencari data lebih banyak guna untuk disampaikan  Kemendagri.

“Tentu ini juga,agar lebih baik dan percepatan penyelesaian tata batas diduà Kabupaten dan dua Provinsi ini,di tingkat Kementerian Dalam Negeri segera tuntas,”kata Muhajirin.  (SS).