JEMBER – Bupati Jember Ir. H. Hendy Siswanto, Wabup Jember KH. MB. Firjaun Barlaman beserta jajaran terkait, mengikuti rapat koordinasi monitoring dan evaluasi capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun Anggaran 2020 dari Pendopo Wahyawibawagraha, Senin (19/07/2021).
Rapat ini diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan diikuti oleh Pemkab Banyuwangi, Pemkab Situbondo, Pemkab Bondowoso, Pemkab Jember dan Pemkab Lumajang.
MCP merupakan sistim pelaporan tata kelola pemerintahan, penyelamatan keuangan dan aset daerah kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan sistim MCP ini, pemerintah daerah bisa menyampaikan laporannya tanpa harus menunggu tim dari KPK datang untuk melakukan monitoring
Dalam rapat tersebut, para pejabat dari masing-masing pemerintah daerah menyampaikan laporan serta kendala yang dihadapi dalam pelaporan tata kelola pemerintahan melalui sistim MCP kepada Pemprov.
Sekda Jember Ir. Mirfano menyampaikan beberapa kendala dalam tata kelola pemerintahan yang sedang dihadapinya di antaranya program pertanahan terbatas karena terbagi dalam prona PTSL.
“Kemudian beberapa Kades yang masih terkendala tidak mau tandatangan karena menurutnya tidak paham status tanahnya,” ungkap Mirfano dalam laporannya.
Terkait dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang sudah tercatat dan tersertifikasi ada 3 perumahan.
Mirfano menargetkan minggu ini sudah bisa mencapai 40 persen pelaporan untuk diupload ke MCP. (son)
