Perda Lama di Revisi, RSUD Beri Menu dan Jatah Makan Pasien Bergizi

0
96

BARITO UTARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barito Utara, kembali melangsungkan Rapat Dengar Pendapat(RDP), mengenai perkembangan Perusahaan Daerah (Prusda Batara Membangun) dan penyediaan makanan untuk pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muara Teweh di ruang rapat DPRD, Selasa (3/8/2021).

RDP yang telah berlangsung, dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Barito Utara, Parmana Setiawan, ST didampingi delapan orang anggota dewan dari masing-masing fraksi pendukung DPRD. Dihadiri 15 orang dari Eksekutif dan 6 orang dari Perusahaan Daerah (Prusda Batara Membangun).

Pemerintah dan DPRD Kabupaten Barito Utara, perlu segera merevisi Peraturan Daerah tentang retribusi tahun 2011. Pasalnya, Perda usang tersebut membuat pasien di ruang Kelas III RSUD Muara Teweh, hanya mendapat jatah Rp.5000 sekali makan atau Rp.15.000 sehari.

Jatah makan bagi orang sakit cuma sebesar itu, tentu mengundang pertanyaan dari berbagai pihak. Hal Ini terkuak saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Barito Utara dengan Dinas Kesehatan, RSUD Muara Teweh, dan Perusda Batara Membangun di Muara Teweh.

Saat berkesempatan bicara, anggota DPRD Barito Utara Wardatun Nur Jamilah (F-PPP) menanyakan berapa sebenarnya biaya makan pasien di RSUD Muara Teweh. Data yang dimilikinya tertera biaya makan per hari bagi pasien di RSUD Muara Teweh Kelas III Rp.15000, Kelas II Rp.30.000, Kelas I Rp.45.000 dan Kelas VIP Rp.60.000.

Wardatun bermaksud mengonfirmasikan, apakah dengan biaya makan seperti itu masih layak untuk kondisi saat ini? Serta apakah ada kemungkinan untuk menambah biaya makan bagi para pasien di RSUD Muara Teweh?.

Sebelumnya, anggota DPRD Barito Utara dari Partai Nasdem Nety Herawati lebih dahulu tergelitik mempertanyakan pelayanan makan kepada para pasien, karena dia mendengar keterangan berbeda dari pihak RSUD, jika dibandingkan dengan beberapa kali RDP terdahulu.

“Saya dapat info, pasien diberi makan hanya telur, kerupuk, nasi, air mineral ditambah pisang. Ini perlu dibenahi dari sekarang. Makanan tersebut tidak memadai bagi orang yang perlu gizi banyak. Saya harus ungkapkan ini, supaya jangan sampai dibilang DPRD tidak bekerja,” kata Nety.

Anggota DPRD Barito Utara lainnya, Abri (F-PPP) menyebutkan, dirinya pernah menjalani rawat inap di RSUD Muara Teweh, sehingga sependapat menu bagi pasien perlu diperbaiki.

“Istilahnya daripada tidak dikasih makan, kita bersyukur masih bisa makan. Pasien jangan diabaikan dengan pelayanan seadanya. Bagaimana nasib pasien dari luar daerah, tidak ada keluarga, dan tidak mampu. Jika anggaran kurang, anggaran makan dan minum di RSUD ditambah saja. Kita sisihkan anggaran untuk Covid-19 besar, kenapa itu tidak ditambah saja untuk perbaikan gizi pasien,” papar Abri.

Direktur RSUD Muara Teweh, drg.Dwi Agus Setijowati mengakui, alokasi dana makan buat pasien di RSUD seperti disampaikan anggota DPRD Wardatun. “Pihak Perusda menyiapkan bahan makanan basah dan kering lalu dimasak oleh petugas RSUD Muara Teweh di bawah pengawasan ahli gizi,” tutur Dwi Agus.

Kedis Kesehatan Barito Utara Siswandoyo menjelaskan, perbaikan kebijakan mengenai tarif menu atau makanan di RSUD Muara Teweh berdasarkan Perda yang ada. “Kita tidak bisa serta merta menaikkan tarif makan.Kita perlu berpikir dan dukungan DPRD,” ucap Siswandoyo.

Dirut Perusda Batara Membangun Asianoor Alihazeki mengatakan, salah satu jenis usaha Perusda berupa pengadaan bahan makan dan minum pasien RSUD Muara Teweh. Kerjasama dengan pihak RSUD Muara Teweh sejak tahun 2014.

Berdasarkan data Perusda Batara Membangun, pengadaan bahan makan minum pasien RSUD Muara Teweh selama tahun 2020 untuk belanja harian Rp.921,7 juta dan belanja stok Rp158,5 juta. Total tagihan makan minum Rp.1,080 miliar.

Adapun tahun 2021, bulan Januari belanja harian dan belanja stok total tagihan Rp.88,6 juta, Februari Rp.86,9 juta, Maret Rp.108,3 juta, April Rp.130,4 juta, Mei Rp.82,8 juta dan Juni Rp.76,3 juta.Total tagihan Rp.573,5 juta. Selama Januari sampai dengan Juni 2021, belum ada pembayaran dari RSUD Muara Teweh.

“Naik turunnya pengadaan bahan makan dan minum pasien tergantung permintaan pihak RSUD Muara Teweh berdasarkan jumlah pasien rawat inap,” jelas Asianoor di hadapan anggota DPRD.

Menurut Asianoor, pihaknya siap menyediakan menu sesuai dengan pesanan pihak RSUD Muara Teweh. Pola yang berjalan selama ini, Perusda tidak menyediakan makanan siap saji untuk pasien, tetapi menyediakan bahan makan minum keperluan pasien yang diantar ke dapur RSUD. Ahli gizi dan juru masak merupakan pegawai RSUD.

Dari rentetan hasil dalam kesimpulan RDP tersebut, tertera tiga Perda yang perlu direvisi atau diubah agar penyediaan menu bagi pasien bisa lebih baik dan terpenuhi yaitu, Perda nomor 8 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum. Perda nomor 9 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha dan Perda nomor 10 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu.  (SS).