Prihatin Korupsi di Desa, KPK Inisiasi Terbentuknya Desa Antikorupsi

0
341

YOGYAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginisiasi terbentuknya Desa Antikorupsi. Langkah ini antara lain didorong keprihatinan atas tingginya kasus korupsi perangkat desa setelah Dana Desa rutin digulirkan sejak 2015.

Ketua KPK Alexander Marwata prihatin korupsi di desa semakin tinggi. Rata-rata yang ditangani kepala desa, menyangkut penyelewengan dana desa.

“Paling gampang itu, apalagi di luar Jawa. Datang saja ke desa itu, cek berapa dana desanya, mana pertanggungjawabannya, mana wujud dari pengeluaran yang sudah dilakukan di desa tersebut,” kata Marwata, dikutip dari VOA, Rabu (1/12/2021).

Marwata juga mengatakan, Dana desa awalnya ditujukan untuk mendorong pembangunan di tingkat desa. Namun belakangan, dana itu juga menjadi madu penarik bagi sejumlah oknum untuk berkiprah di desa.

“Sayangnya, tujuan mereka bukan untuk mengabdi secara baik, tetapi mengambil bagian dari dana desa itu,” ungkapnya.

Hitungan sederhana berdasar temuan KPK selama ini, kata Marwata, rata-rata desa kini mengelola dana Rp1,6, miliar dengan masa jabatan enam tahun, kepala desa (Kades) akan mengelola sekitar Rp9 miliar.

Jika bisa mencuri 10 persen saja dari angka itu, mereka sudah mendapatkan Rp900 juta. Tidak mengherankan, masih kata dia, banyak kepala desa mau menghabiskan dana hingga Rp500 juta ketika mencalonkan diri.

Sedangkan Indonesian Corruption Watch (ICW) Maret 2021 merilis data yang cukup mengangetkan terkait korupsi di tingkat desa. Sepanjang 2015-2020, lembaga ini mencatat ada 675 terdakwa kasus korupsi dari perangkat desa.

Pada 2020, kerugian yang muncul dari kasus korupsi aparat desa mencapai Rp111 miliar. Korupsi perangkat desa hanya satu tingkat di bawah korupsi sektor politik, yang dilakukan anggota legislatif dan kepala daerah. Kelompok ini menyumbang kerugian teratas, yaitu Rp115 miliar.

Direktur Peran Serta Masyarakat KPK, Kumbul Kusdwijanto Sudjadi, menyebut selama 2020 lalu, ada 141 kasus korupsi desa melibatkan 132 kepala desa dan 50 aparatur desa.

Sementara di semester satu 2021, ada 62 kasus korupsi desa, melibatkan 61 kepala desa dan 24 aparatur desa. *