Kapal Milik Masyarat Kabupaten Karimun Berinsisal “PP”, Diduga Ilegal Dan Mengangkangi UU No.11 Tahun 2020 Tentang BBM Bersubsidi

0
450
Kapal motor milik warga karimun yang diduga menyalahi aturan tentang pengangkutan minyak bersubsidi (darwis r/gempurnews.com)

KABUPATEN KARIMUN – setiap penyelewengan terhadap BBM bersubsidi merupakan tindakan kriminal melawan hukum dan pelakunya akan berhadapan dengan aparat penegak hukum.

Setiap Golongan masyarakat agar tak main-main dengan penggunaan BBM bersubsidi. Salah satunya, solar.

Siapa pun yang menyalahgunakan BBM subsidi, siap-siap saja menerima sanksi. Pasal 55 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan, pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi dapat dipenjara paling lama 6 tahun, dan denda maksimal Rp 60 miliar.

Saat di datangi awak media, awak media langsung menanyakan kepada ABK kapal, ABK kapal mengatakan kapal tsb punya si PP, namun untuk di mintai keterangan si PP selalu menghindar, sedangkan kapal tsb telah beroperasi di tanjung balai karimun. Kapal tsb di kawal oleh aparat pengegak hukum

‚ÄúSetiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM, bahan bakar gas dan/atau LPG yang disubsidi pemerintah ini terancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp 60 miliar,” Tegas K.A biro Gempurnews.com Kabupaten Karimun

Dan di tambahkan Lagi ” Diminta Kepada Para Penegak Hukum Jangan Terkesan tutup mata, Seolah – Olah Mendukung Kegiatan Mafia – Mafia Minyak Bersubsidi ” ucapnya.

Penulis : Darwis Rambe
Editor : dhw_robhin