Rapat Paripurana III. Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD

0
30

BARITO UTARA- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara (Kalteng) telah melangsungkan Rapat Paripurna III Masa Sidang II tahun 2023, dalam rangka penyampaian jawaban Pemerintah atas pemandangan umum fraksi- fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah, tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, di ruang rapat Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Barito Utara, Selasa (24/1/2023).

Sidang Paripurna dipimpin Ketua DPRD Barito Utara, Hj. Ir. Mery Rukaini, S. IP didampingi Wakil Ketua I, Parmana Setiawan, ST dan Wakil Ketua II, Sastra Jaya beserta semua anggota Dewan dari tiga Komisi I, II dan Komisi III.

Dari eksekutif rapat paripurna tersebut, dihadiri Wakil Bupati Barito Utara, Sugianto Panala Putra, SH beserta Sekretaris daerah yang saat itu di wakili oleh Asisten III, Yaser Arafat beserta Kepala Perangkat Daerah, FKPD, Kapolres Barito Utara, Dandim 1013 Muara Teweh.

Dalam jawaban pemerintah daerah Barito Utara, yang telah disampaikan oleh Wakil Bupati, Sugianto Panala Putra, SH. Mengatakan setelah mengikuti dan menyimak serta mempelajari secara seksama, pemandangan umum fraksi- fraksi pendukung DPRD Barito Utara yang disampikan pada hari Rabu 18 Januari tahun 2023 yang lalu.

Bahwa pada perinsifnya fraksi- fraksi pendukung Dewan, menerima Raperda tentang penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Meskipun dengan beberapa catatan masukan dan saran sebagai materi persidangan untuk dibahas bersama dalam rapat gabungan komisi DPRD Barito Utara.

Maka perkenaankanlah kami pada kesempatan ini, menyampaikan tanggapan dan jawaban berikut ini. Menanggapi pemandangan umum dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), kami ucapkan terimakasih atas Apresiasi dan kesiapan fraksi PPP untuk membahas Raperda tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentaman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Terkait pertanyaan mengenai target capaian yang diinginkan oleh Pemkab serta bagaimana perangkat yang ada, agar masyarakat terlindung dan tertib. 

“Dapat kami jelaskan bahwa, ujar Wabub. capaian yang diinginkan adalah terwujudnya optimalisasi pelayanan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat. Penegakan peraturan daerah, peraturan Kepala Daerah serta perlindungan masyarakat untuk mencapai target tersebut.

Kemudian tidak hanya itu kata Sugianto Panala Putra, Pemkab telah melakukan peraturan kelembagaan satuan Polisi Pamong Praja, melaui Peraturan Daerah Barito Utara nomor. 3 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Perda nomor. 2 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Barito Utara dan Peraturan Bupati Barut nomor. 55 tahun 2022 tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja satuan SatpolPP, 

“Dapat kami jelaskan bahwa, ujar Wabub. capaian yang diinginkan adalah terwujudnya optimalisasi pelayanan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat. Penegakan daerah, peraturan Kepala Daerah serta perlindungan masyarakat untuk mencapai target tersebut.

Kemudian tidak hanya itu kata Sugianto Panala Putra, Pemkab telah melakukan peraturan kelembagaan satuan Polisi Pamong Praja, melaui Peraturan Daerah Barito Utara nomor. 3 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Perda nomor. 2 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Barito Utara dan Peraturan Bupati Barut nomor. 55 tahun 2022 tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja satuan SatpolPP, 

Sehubungan dengan pertanyaan mengenai SDM satpolPP Barito Utara sebagai ujung tombak penegakan Perda di Kabupaten, apakah seluruh petugas Satpol PP sudah pernah mengikuti pelatihan teknis penunjang yang berhubungan dengan tugas pokok yang diemban.

Jawaban pemerintah yang melalui Wabup pada paripurna Dewan tersebut, dijelaskan Sugianto Panala Putra, bahwa secara kelambagaan Satpol PP Barito Utara telah menjadi perangkat daerah tersendiri, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perda Barut nomor.3 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Perda nomor. 2 tahun 2016, tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Barito Utara dan Perbup nomor.5 tahun 2022 tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi seta tata kerja SatpolPP.

Berdasarkan Perbup nomor. 55 tahun 2022 tersebut, SatpolPP Barito Utara terdiri atas tiga bagian bidang yaitu, bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan sumber daya aparatur (SDA) dan terkait pelatihan dilapangan, dapat kami sampaikan bahwa SatpolPP Barito Utara telah menjadi perangkat daerah tersendiri dan satu dengan Dinas Pemadam Kebakaran Barito Utara, “tutup Wabup Sugianto.  (SS)