DPRD Barut Gelar Rapat Paripurna, Pemkab Sampaikan Raperda Inisiatif

0
303

Barito Utara- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Barito Utara (Kalteng), menggelar rapat paripurna II masa sidang II dalam rangka penyampaian pendapat pemerintah daerah yang disampaikan oleh Bupati Barito Utara, melalui Wakilnya Sugianto Panala Putra, SH terhadap Raperda Inisiatif DPRD Barito Utara tentang kepemudaan, pemberian beasiswa dan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, telah dilangsungkan bertempat pada ruang rapat paripurna gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Senin (22/5/2023).

Dalam rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Barito Utara, Ir. Hj. Mery Rukaini, M. IP didampingi Wakil Ketua II DPRD, Sastra Jaya dan segenap anggota Dewan dari masing- masing Komisi serta  dihadiri Wakil Bupati Sugianto panala Putra, unsur FKPD, Sekda, asisten sekda, kepala perangkat daerah dan undangan lainnya.

Adapun tiga raperda inisiatif DPRD tersebut yaitu tentang kepemudaan, pemberian beasiswa dan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Dalam pendapat terhadap tiga raperda inisiatif DPRD itu disampaikan oleh Wakil Bupati Barito Utara,  Sugianto Panala Putra.

“Menanggapi raperda tentang kepemudaan, dimana dan disusunya raperda ini adalah untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovarif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdayasaing serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam kerangka NKRI, “kata Wabup Sugianto Panala Putra.
 
Dikatakan Wabup. Peran pemuda sangat penting dalam mewujudkan tujuan nasional, dimana dalam posisi itu pemuda menjadi subyek dan salah satu penentu dalam terciptanya tujuan nasional.

“Maka Pemerintah kabupaten Barito Utara,  menerima dan siap membahas raperda kepemudaan ini dalam rangka mendapatkan persetujuan bersama, “kata Wabup.

Menanggapi raperda tentang pemberian beasiswa, Wabup menjelaskan bahwa dalam konsideran menimbang huruf c UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efesiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.

Dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efesiensi manajemen pendidikan, Pemerintah kabupaten Barito Utara secara konsisten telah mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sebesar 22,78 persen dari belanja daerah, “ungkap Sugianto.

Sejalan dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang mengamanatkan dana pendidikan paling sedikit 20 persen dari APBD.

“Oleh karena itu, Pemkab Barito Utara menyambut baik atas disusunya raperda tentang pemberian beasiswa yang mana kedepannya perda ini akan dijadikan sebagai payung hukum dalam rangka penyelenggaraan bantuan pemerintah daerah melalui beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi dan kurang mampu di Kabupaten Barito Utara, “jelas Wabup Sugianto Panala Putra.

Berikutnya, raperda tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Tujuan dari penyelenggaraan bantuan hukum adalah untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di daerah dan mewujudkan peradilan yang efektif, efesien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mengingat ucap Wabup, pentingnya peran bantuan hukum khususnya bagi masyarakat miskin maka Pemkab barito Utara menerima dan menyambut baik atas disusunya raperda tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagai raperda inisiatif yang diajukan oleh DPRD.

“Dengan adanya raperda tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin ini menunjukan peran pemerintah daeah dalam melindungi dan menjamin hak asasi warga masyarakat akan akses terhadap keadilan dan kesamaan dihadapan hukum serta hak-hak dari penerima bantuan hukum dapat dipenuhi dalam hal mendapatkan akses keadilan, penjaminan hak konstitusional sebagai warga negara sesuai dengan prinsif kesamaan kedudukan dimata hukum, “tutup Sugianto Panala Putra.   (SS)