BANYUWANGI Gempurnews.com –
KPK telah menginisiasi lahirnya sistem integritas pa rtai politik (SIPP) sebagai perangkat kebijakan yang dibangun.
Terkait hal itu,
Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, Made Cahyana Negara menyambut baik kunjungan rombongan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di gedung parlemen Selasa (23/07/2019), untuk memberikan pembekalan dan sosialisasi Anti-Korupsi dan sistem Integritas Partai Politik (SIPP).
“Tentu hal ini sangat bermanfaat bagi anggota DPRD maupun calon anggota terpilih untuk menghindari praktik-praktik yang dapat merugikan keuangan negara,” jelas Ketua DPRD.
Sementara saat ditemui media usai acara pembekalan, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, KPK akan mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah untuk menaikkan dana bantuan Partai Politik (banpol). Karena KPK menilai negara sebenarnya memiliki kemampuan untuk itu dengan cara memaksimalkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran yang tidak penting.
Menurutnya, pada Undang-undang 1945 disebutkan presiden dipilih oleh partai politik. Artinya, kata dia, negara dipilih partai politik. Sehingga saat partai politk isunya sangat sarat dengan isu transaksional imagenya terpengaruh.
“Oleh karena itu, kajian kita bagimana kita seperti negara lain. Partai politik itu dibiayai negara. Berapa besar? bagaimana mengaturnya? siapa dapat apa? itu soal management,” jelasnya.
Dia mencontohkan, dalam Banpol kalau berdasarkan jumlah suara hari ini baru bantuan kepada partai politik sebesar Rp 1.000 per satu suara. Angka ini akan direkomendasikan untuk dinaikkan lagi jumlahnya. Sehingga, menurutnya orang yang ada di partai politik bisa lebih fokus memikirkan rakyatnya.
Dia juga setuju isu dana pensiun bagi anggota DPRD. Kerena Dia juga tidak mau kalau anggota DPRD pensiun kemudian keleleran ke mana-mana. Uang bangsa ini, kata Saut, sangat bisa dikelola dengan baik. Menurutnya ini hanya soal manajemen. “Pasti kita harus tekan pajaknya, pendapatannya, mengurangi pengeluaran yang tidak penting, yang inefisian,” katanya.
Jika hal ini sudah bisa dilakukan, lanjutnya, barulah kita bicara sistem pemilu. Terkait sistem Pemilu, dia mengusulkan pemilu itu wajib bagi seluruh warga negara Indonesia. Untuk yang tidak datang diberi sanksi hukuman. Sehingga dibayar atau tidak dibayar masyarakat akan tetap datang ke bilik suara.
Pada anggaran ke depan KPK akan membuat rekomendasi terkait kenaikan dana Banpol ini. Namun saat ini dirinya belum bisa berbicara terkait angkanya. Yang jelas, menurutnya angkanya sangat signifikan berubah dari besaran yang ada sekarang ini.
“Kita sedang mengkaji ini, dengan LIPI dan tokoh-tokoh ahli. Kita akan rekomendasikan ke Negara,” pungkasnya. (**)
