LUMAJANG Gempurnews.com — Kini masyarakat Lumajang tak ada lagi yang resah terhadap infrastruktur jalan rusak. Pasalnya, program Ngaspal Keliling (Ngapling), telah memberikan solusi untuk menjawab persoalan jalan rusak.
Bupati Lumajang Thoriqul Haq menyampaikan, Ide Ngapling ini adalah salah satu solusi untuk menjawab keresahan masyarakat atas infrastruktur yang rusak dan perlu perbaikan, sehingga ke depan tidak ada lagi masyarakat yang resah terhadap infrastruktur di Lumajang, utamanya persoalan jalan.
Ia juga menjelaskan bahwa Pemkab telah menyiapkan 5 kendaraan operasional lengkap dengan peralatannya yang akan digunakan oleh 5 Unit Reaksi Cepat (URC) Ngapling berdasarkan wilayah kerjanya.
Terkait infrastruktur, Thoriq meminta kepada Kepala DPUTR Lumajang, dalam kurun waktu 3 atau 4 tahun progres infrastruktur supaya dituntaskan. Ia juga berharap agar sinergisitas dapat dibangun.
Dalam keterangannya, Ngapling merupakan program prioritas Pemkab Lumajang karena infrastruktur jalan menjadi bagian dari kebutuhan dasar masyarakat.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), Karna Suwandi menjelaskan, pihaknya telah membentuk 5 Koordinator Wilayah (Korwil) Ngapling, yakni Korwil Lumajang yang mencakup Kecamatan Lumajang, Tekung, Sumbersuko dan Tempeh, sedangkan Korwil Pasirian mencakup Kecamatan Pasirian, Candipuro, Tempursari dan Pronojiwo.
Untuk Korwil Yosowilangun, mencakup Kecamatan Yosowilangun, Jatiroto, Kunir dan Rowokangkung. Korwil Klakah mencakup Kecamatan Klakah, Ranuyoso, Randuagung dan Kedungjajang. Dan terakhir Korwil Sukodono mencakup Kecamatan Sukodono, Senduro, Pasru, Gucialit dan Padang.
Karna Suwandi menegaskan bahwa, masyarakat dapat melaporkan apabila ada jalan rusak melalui Call Center Ngapling di nomor 081252767676 atau melalui Grup Facebook Lapor Lumajang. Laporan yang masuk nantinya akan ditindaklanjuti dalam waktu 3×24 jam.
Berdasarkan kajian Kementerian PUPR, Karna Suwandi mengklaim bahwa dengan Ngapling ini, pemerintah dapat menghemat anggaran infrastruktur jalan hingga 50%.
Namun demikian, Karna menjelaskan bahwa tidak semua laporan yang masuk akan ditindaklanjuti, karena yang menjadi cakupan Ngapling adalah jalan yang mengalami kerusakan 25%.
“Kalau bisa dengan ngapling akan kita lakukan, kalau tidak bisa akan kita lakukan pada anggaran tahun berikutnya,” jelas Karna kepada Gempurnews. (duk/bam).
