LOMBOK UTARA – Pemda Lombok Utara tengah berupaya agar sisa 14 ribu rumah tahan gempa (RTG) segera terbangun. Sisa waktu perpanjangan hingga November mendatang akan digunakan untuk merampungkan nya.
”Memang banyak hal yang dilihat di sini, bagaimana melihat keberhasilan kita dalam rangka membangun RTG. Bagaimana pola kedepan, itu yang perlu dilihat oleh pusat,” ujar Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu, (20/9).
Berbicara perkembangan rehab rekon pascagempa, Djohan mengatakan semua persoalan sudah selesai. Baik itu persoalan perpanjangan waktu hingga masalah dana Rp 117 miliar yang terblokir.
”Jadi tinggal pelaksanaannya saja,” ujar dia.
Suami Anggota Komisi III DPRD Lombok Utara HJ Galuh Nurdiyah itu menegaskan keyakinannya. RTG itu pasti selesai jika dikerjakan banyak orang.
Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto Ridawan mengatakan, pekan ini akan berkoordinasi lagi dengan pemerintah pusat. Sebab itu dirinya juga yakin jika 14 ribu RTG bisa diselesaikan tepat waktu.
”PR kita hanya pada persoalan komunikasi saja dengan dengan pusat,” jelas dia.
”Terutama kaitannya dengan adminstrasi untuk berubah pencairan yang Rp 117 milliar itu. Dan kami optimistis, karena kami terus berupaya dan berusaha,” tandas dia.
Terpisah, Kepala BPBD Lombok Utara M Zaldy Rahardian mengatakan, sejak 2019 hingga 2020 dana yang masuk Rp 2,6 triliun. Kemudian pada 2020, ada surat pemblokiran dari BNPB untuk Rp 117 milliar terhadap dana yang sudah masuk ke rekening.
”Makanya disitulah masuk enam persyaratan BNPB untuk membuka pemblokiran sebesar Rp 117 milliar itu,” jelas dia.
Mantan kepala DLHPKP Lombok Utara itu mengatakan, persyaratannya adalah daerah harus menetapkan rumah yang berhak mendapatkan RTG. Artinya, harus ada SK penetapan.
Sebab dalam SK Tahap I 55.710 KK masih dalam bentuk SK susulan. ”Makanya dari juklak juga harus dilakukan verifikasi dan validasi,” sambung dia.
Kemudian 2021 ini, pihaknya melakukan verifikasi dan validasi ulang. Tujuannya, memenuhi persyaratan membuka blokir Rp 117 milliar tersebut.
”Selama dua bulan ini kami juga tetap melakukan koordinasi dengan BNPB,” Jelas dia. (DHW/robhin)
