PROBOLINGGO – Penandatanganan Komitmen Keamanan Pangan Terpadu antara Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin dan Kepala BBPOM (Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan) Surabaya Rustyawati dilakukan di Gedung Puri Manggala Bhakti, kantor Wali Kota Probolinggo, Kamis (31/3).
Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda Advokasi Program Keamanan Pangan Nasional Terpadu yang meliputi Program Desa Pangan Aman, Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS), dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang diikuti oleh kepala perangkat daerah dan perwakilan puskesmas terkait.
Menurut Rustyawati, Program Keamanan Pangan adalah urusan bersama sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat Dan Makanan. Ia mengatakan ketahanan pangan tidak hanya sebatas pada ketersediaan saja namun juga harus aman.
“Kita tahu bahwa tidak cukup hanya satu daerah itu memiliki ketahanan pangan saja tetapi di dalamnya juga pangan yang ada itu harus aman,” terang Kepala BBPOM Surabaya yang menjabat sejak tahun 2021 itu.
Untuk itu, dirinya mengajak seluruh peserta yang hadir untuk bersinergi menjalankan program prioritas nasional ini. Adapun tujuan dari program Desa Pangan Aman adalah untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa di bidang keamanan pangan.
Selanjutnya, program Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) bertujuan untuk memberdayakan dan mendorong kemandirian kader dan komunitas sekolah dalam membangun budaya keamanan pangan di lingkungan sekolah. Di sisi lain, Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, tujuannya untuk menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat.
Disampaikan pula oleh Rustyawati, Kota Probolinggo terpilih menjadi salah satu target dari 6 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur untuk dilakukan intervensi keamanan pangan terpadu. Berikutnya, akan ditentukan 1 kelurahan, 1 pasar, dan 5 sekolah sebagai lokal khusus (lokus) intervensi ketiga program yang telah disebutkan.
Wali Kota Habib Hadi menyambut baik kehadiran BBPOM Surabaya serta menyampaikan terima kasih atas dipilihnya Kota Probolinggo sebagai lokasi intervensi Ketahanan Pangan Nasional Terpadu. Menurutnya, menjaga keamanan pangan merupakan sebuah tantangan, salah satu yang dicontohkan oleh wali kota adalah pengawasan pada produk makanan frozen.
“Memang kalau kita bicara masalah pangan dan keamanan pangan ini menjadi tantangan, apalagi sekarang ini banyak masyarakat yang berjualan secara online atau segala macam. Itu tentunya bahan pengawetnya, terlalu lama di frozen, mungkin perlu ada semacam batasan waktu, mungkin tidak boleh lebih dari 1 minggu yang dibekukan supaya sehat,” kata Habib Hadi.
Kepada kepala perangkat daerah terkait yang turut menjadi peserta, wali kota berharap untuk dapat mengambil peran di masing-masing bidang tugasnya. “Jangan hanya sebatas sekarang saja, jadi terus kita lakukan, dari masing-masing PD punya peran masing masing,” terang wali kota.
Komitmen keamanan pangan terpadu ini juga turut ditandatangani sejumlah kepala perangkat daerah terkait. Diantaranya dari Kepala Bappedalitbang Tartib Goenawan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Moch. Maskur, Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Aries Santoso, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pujo Agung Satrio, Plt Kepala Dinas Kesehatan P2KB dr. NH Hidayati, perwakilan DKUPP, dan perwakilan Bagian Pemerintahan. Agenda dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dimoderatori oleh Kepala Bappedalitbang Kota Probolinggo (Ali)
