PASURUAN – Polri terus memperkuat ketahanan pangan nasional dengan memutus rantai tengkulak dan memperluas akses pembiayaan bagi petani jagung. Upaya tersebut dilakukan melalui fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta penyerapan hasil panen petani oleh Perum Bulog dengan harga sesuai ketentuan pemerintah.
Komitmen ini ditegaskan dalam rapat koordinasi Polri bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang digelar di Mabes Polri, Jumat (6/2).
Rapat diikuti seluruh gugus tugas ketahanan pangan Polda se-Indonesia secara daring dan dipimpin Karobinkar SSDM Polri Brigjen Langgeng Purnomo selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan.
Brigjen Langgeng mengatakan, rakor digelar sebagai langkah konsolidasi dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya, sekaligus menyiapkan strategi penguatan ekosistem pertanian jagung pada 2026.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tanpa impor jagung pakan ternak pada 2025, sehingga rapat ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi agar capaian tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada 2026,” ujarnya.
Di sisi hulu, Polri berperan sebagai penghubung antara kelompok tani dan perbankan untuk mengatasi kendala permodalan. Melalui skema KUR yang melibatkan Himbara, petani jagung didorong kembali menanam dan memperluas lahan. Di Jawa Barat, seperti di wilayah Nagreg dan Ciamis, petani telah memanfaatkan fasilitas kredit tersebut.
Senior Vice President BRI Danang Andi Wijanarko yang mewakili Himbara menyampaikan, pada 2026 BRI menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun untuk sektor pertanian, termasuk ekosistem jagung pakan ternak.
Sementara di hilir, Polri bersama Perum Bulog memastikan hasil panen petani terserap dengan harga layak. Pengadaan jagung Bulog tahun 2026 menargetkan 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah, dengan harga Rp6.400 per kilogram sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
“Fokus kami menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai HPP. Di sejumlah wilayah, termasuk Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini sudah berjalan dengan harga Rp6.400 per kilogram,” kata Brigjen Langgeng.
Di Kabupaten Pasuruan, Polres Pasuruan turut mendukung penuh program ketahanan pangan tersebut melalui pendampingan dan pengawalan terhadap petani jagung.
Kapolres Pasuruan AKBP Harto Agung Cahyono mengatakan, pihaknya siap menjadi penghubung antara petani, perbankan, dan Bulog agar petani tidak lagi bergantung pada tengkulak.
“Kami di Polres Pasuruan mendukung penuh program ketahanan pangan Polri. Petani jagung harus mendapatkan akses modal yang mudah serta kepastian harga saat panen. Dengan pendampingan yang tepat, kami berharap kesejahteraan petani meningkat dan produksi jagung di Pasuruan terus bertambah,” ujar AKBP Harto.
Menurutnya, pengawalan dari hulu ke hilir menjadi kunci agar program KUR dan penyerapan hasil panen benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani.
Program ketahanan pangan ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan lahan tidur, meningkatkan produksi jagung nasional, serta mendorong kemandirian petani. Dengan manajemen usaha yang baik, petani diharapkan mampu mengembalikan pinjaman tepat waktu dan meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.
Melalui sinergi lintas sektor tersebut, Polri menargetkan ekosistem pertanian jagung pakan ternak semakin kuat dan berkontribusi nyata terhadap ketahanan pangan nasional, termasuk di wilayah Kabupaten Pasuruan.
