Calon Kandidat Layangkan Protes Tolak Hasil Pemilihan Anggota BPD
MALUKU UTARA – Sejumlah calon kandidat layangkan protes menolak hasil pemilihan Anggota BPD Desa Bukit Durian, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara. Pasalnya, disinyalir adanya kecurangan yang dilakukan oknum panitia.
Atas peristiwa tersebut membuat Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Senen, terpaksa turun tangan menyelesaikan perselisihan pemilihan Anggota BPD Desa Bukit Durian.
Kemudian, ia memerintahkan Kadis PMD Kota Tidore, Abdul Rasid, Camat Oba Utara, Safrudin Gamtohe, menemui para kandidat, panitia, dan masyarakat desa setempat untuk menuntaskan persoalan tersebut bertempat di Kantor Desa Bukit Durian, Selasa (10/8/2021).
“Saya tetap mengarahkan agar persoalan ini secepatnya diselesaikan, agar tidak menimbulkan persoalan lain yang tidak kita inginkan bersama,” ujar Muhammad Senen.
Ia tidak menginginkan warganya saling berselisih hanya ulah oknum yang mementingkan diri sendiri. Oleh karena itu, dirinya berinisiatif turun langsung melakukan mediasi.
Muhammad Senen menuturkan, informasi yang diterima bahwa panitia merubah usulan RT/RW atas delegasi yang dikirim terkait calon anggota BPD, dan tokoh yang memiliki hak suara.
Menurutnya, panitia tidak memiliki hak mengotak-atik rekomendasi RT/RWi, karena rekomendasi tersebut mutlak kewenangan mereka. Sementara panitia wajib melaksanakan usulan dari bawah.
Di samping itu, ada salah satu kandidat yang diketahui bernama Jakson tidak memiliki suara, padahal ayah dari kandidat tersebut juga memiliki hak suara, dan memastikan telah mencoblos Jakson.
“Ini yang kami mau luruskan persoalannya, biar bagaimana pun keadilan harus kita tegakkan. Prinsipnya saya tidak mau terjadi konflik di masyarakat,” tegasnya.
Langkah cepat Wakil Wali Kota Tidore ini mendapat apresiasi dari masyarakat, karena dinilai merespon konflik yang terjadi ditengah masyarakat.
“Kami sangat berterima kasih kepada pak Wakil Wali Kota yang memiliki kepedulian terhadap masyarakat desa Durian,” ujar salah satu warga yang enggan namanya disebutkan.
Dia khawatir kalau semakin larut persoalannya, bakal berdampak pada kondisi sosial masyarakat, dan pelayanan publik. Karena pemerintah desa menjadi tidak fokus oleh sebab dirundung persoalan seperti itu.
“Kami berharap kehadiran Pemkot Tidore memberikan solusi terbaik untuk masyarakat,” tandasnya. (kus)
