LUMAJANG – Mencium adanya dugaan praktik kolusi dan nepotisme terkait proyek penunjukan langsung (PL) di Dinas PUTR Lumajang menarik perhatian beberapa LSM yang tergabung dalam Forum Kajian dan Pengembangan Wacana Lokal (FKPWL) Kabupaten Lumajang.
Forum ini bersepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan sejumlah proyek PL di lingkup Pemkab Lumajang. setelah beredar kabar adanya beberapa rekanan mengeluhkan hal ini.
“Sebagai putra Lumajang, marilah kita bersatu rapatkan barisan untuk melakukan monitoring dan mengevaluasi pengerjaan proyek PL,” ujar Koordinator FKPWL, Rusman Zaelani, saat berdiskusi di Cafe Kebun milik salah satu anggota, Sabtu (14/5/2022).
Dalam pertemuan itu mencuat kecurigaan terhadap adanya dugaan praktik kolusi dan nepotisme atau kedekatan dan kekerabatan dari salah satu oknum pejabat pemberi pekerjaan paketan PL di Lumajang.
“Kabar yang beredar dikalangan kontraktor, nyaris dari sejumlah proyek PL di lingkup Dinas PUTR diduga kuat dikuasai oleh salah satu rekanan kerabat penguasa. Sebab, proyek berpagu anggaran di bawah Rp 200 juta ini, biasanya tidak melalui proses lelang atau tender,” imbuh Rusman.
Rusman menambahkan bahwa pengadaan atau pelaksanaan proyek PL dilakukan dengan cara menunjuk langsung, kontraktor atau perusahaan yang bermitra dengan dinas atau pemerintah setempat.
Dengan adanya dugaan yang beredar liar itu, seluruh anggota FKPWL berhadap aparat penegak hukum, Tipikor Polres, Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK ), sedianya segera menyelidiki hal ini.
“Kalau praktek–praktek seperti ini tidak segera tersentuh oleh aparat penegak hukum, kami khawatir akan menjadi budaya dan bertumbuh subur di Lumajang,” cetus peserta diskusi lainnya.
Dengan beredarnya oknum kontraktor yang senantiass mendapatkan proyek PL tersebut, perlu lebih dipertanyakan lagi. Sebab, kata dia, ada yang terindikasi menjadi pengepul bagi–bagi proyek jenis PL.
“Sesungguhnya ada apa dan kenapa dibalik dugaan itu. Jadi itu yang kami harap agar segera terbongkar.Tragisnya, rekanan Kontraktor yang ada Lumajang, informasinya rata – rata hanya mendapat jenis paketan PL dengan besaran nilainya dibawah dari Rp 40 Juta,” tukas Wulan, Ketua LSM Garda Nusantara.
Dari sebab itu, kata dia, demi kebaikan di Kota Lumajang, sebaiknya pekerjaan jenis paketan PL – PL di Kota Lumajang tersebut, agar diaudit forensik supaya kualitas pekerjaannya diketahui dan kalau terindikasi ada praktek–praktek aroma yang melanggar hukum supaya terbongkar.
“Kepolisian, Kejaksaan Maupun KPK segera turun tangan. Kami siap membantu untuk menelisik proyek – proyek sejenis PL yang ditengarai kualitasnya buruk,” pintanya.
Sebelumnya, viral di beberapa media terkait pengerjaan proyek PL irigasi yang ambrol di wilayah Selokambang Kecamatan Sumbersuko, dengan judul belum lama pekerjaan diselesaikan, irigasi sudah ambrol.
Sementara itu, Kepala Dinas PUTR Lumajang saat dihubungi melalui WA via ponselnya terkait dugaan bagi bagi proyek PL sampai berita ini dikabarkan, yang bersangkutan belum memberikan keterangan. (duk)
