KOTA CIMAHI – Kamis (27/10/2022) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi, Ir. Achmad Zulkarnain, M.T. menyatakan bahwa pihaknya siap menerima aduan masyarakat, baik perseorangan maupun kelembagaan terkait pembangunan di Kota Cimahi. Hal itu diungkapkan Zulkarnain saat menjadi salah satu panelis acara Cimahi Open Dialogue (COD) Episode 8 yang diselenggarakan oleh LSM KOMPAS pada Rabu, 26 Oktober 2022 di Aula B Gedung Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi.Pada acara bertajuk “Kolaborasi Wujudkan Kota Cimahi Maju, Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera pada 2023-2026” tersebut.
Zulkarnain mengatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya para anggota DPRD akan terlepas dari kepentingan-kepentingan politik praktis. Semua itu sudah diatur dengan tegas dan tidak akan bisa keluar dari aturan-aturan pemerintah.“Tapi kalau sikap politik malah kebalikannya, tergantung dari masing-masing partai politik. Insya Allah kalau sudah diatur seperti itu, tidak akan ada masalah dalam pelaksanaan tugasnya,” ungkap Zulkarnain. Adanya kritik yang disampaikan oleh salah seorang peserta COD terkait masih kurang optimalnya pelayanan masyarakat yang mau mengadukan suatu masalah ke DPRD Kota Cimahi, anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengakui hal tersebut sebagai salah satu kekurangan bagian Hubungan Masyarakat (Humas) yang harus dibenahi. “Potret-potret DPRD yang saya pikir memang kurang optimal. Ini kelemahan dari kehumasan kita,” ujar Zulkarnain.
Terkait kepedulian antara anggota dewan dengan masyarakatnya yang dinilai masih belum optimal juga, menurut Zulkarnain hal tersebut dikembalikan kepada personal masing-masing anggota dewan itu sendiri. Kalau belum kenal, mungkin interaktifnya kurang sehingga tidak terapresiasi dengan baik. Menurut pengakuan Zulkarnain, semua surat masyarakat yang masuk dan ingin beraudiensi dengan anggota dewan selalu diberi disposisi oleh Ketua DPRD Kota Cimahi tersebut. Kalau sampai ada yang macet, dia tidak tahu macetnya dimana karena sepanjang pengetahuannya setiap surat yang masuk dan ada dimeja kerjanya selalu diproses atau ditindaklanjuti.“Jangankan organisasi, secara personal pun,Bahkan, tanpa memakai surat, orang yang datang langsung ke kantor pun saya terima,” jelas Zulkarnain. Sementara itu pada kesempatan yang sama, PJ Wali Kota Cimahi, Dikdik Suratno Nugrahawan, S.Si, M.M. yang juga hadir dan sama-sama bertindak selaku panelis acara COD Episode 8 mengatakan tentang pelayanan publik Pemerintah Kota Cimahi yang selama ini masih belum optimal. Misalnya dalam hal pengurusan KTP yang terkadang lambat. Menurut Didik, salah satu penyebabnya karena kebijakan dalam hal administrasi kependudukan sampai saat ini masih bersifat sentralistik.
(Achmad)
Editor : dhw_robhin
