PROBOLINGGO- Menjadi Atensi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Probolinggo, menyoroti adanya penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang di nilai bayak yang salah sasaran. Pasalnya, di Kabupaten Probolinggo sendiri masih banyak warga yang tidak menerima Program PKH tersebut.
Menurut Samsudin, berdasarkan informasi dan penelusurannya bahwa penerima PKH didominasi para keluarga yang mampu. Bahkan, ada beberapa keluarga aparat desa yang mampu juga mendapatkan program PKH itu.
“Jadi, kriteria penerima PKH itu seperti apa. Kok warga miskin malah tidak dapat PKH,” ujarnya.
Dia menilai, kalau pendataan PKH ditingkat desa di 325 desa dan 5 kelurahan diduga ada Kongkalikong antara aparat desa dengan petugas pendata.
“Saya menduga seperti ada permainan. Dimana, keluarga aparat desa dimasukan. Lebih-lebih tim pemenangan kepala desa juga dimasukan. Nah, bagaimana kalau seperti ini, siapa yang nantinya yang bertanggung jawab,”ucapnya.
Kami sudah mengantongi nama-namanya dan kami juga sudah mengetahui Profil penerima PKH ,getir saat mengetahui salah satu penerima PKH yang sudah punya mobil dan isunya dia juga mau umroh ini sudah diluar nalar kita, jika memang ada dugaan pendaping PKH tidak berjalan pada rel nya maka kami sebagai lembaga swadaya masyarakat LIRA sebisa mungkin untuk meluruskan hal yang menurut kami agak bengkok,
Sehingga dari sanalah terdapat kecemburuan sosial antara tetangga satu dengan lainnya. “Data yang digunakan pemerintah ini membuat masyarakat cemburu sosial. Buktinya penyaluran PKH banyak tidak tepat sasaran,”pungkasnya.
kurangnya pengawasan atau memang sudah di skenario untuk penerima PKH.
Bagaimana pengawasan dari Dinsos melalauI SLRT nya yang tiap desa melakukan kontrol regulasi PKH ???
Saat media ini konfirmasi di Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, Achmad Arif menepis adanya dugaan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang dinilai tidak tepat sasaran oleh Lumbung Informasi Rakyat (Lira).
Menurutnya, kalau penerimaan PKH tersebut merupakan data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) yang mengacu pada hasil pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015.
Dan terkait data yang tidak selalu up date setiap 3 bulan, perlu di ketahui efek dari PKH mendongkrak perekonomian penerima, jikalau yang menerima itu itu saja, bisa di asumsikan produk PKH gagal.
Karena Program PKH menjadi kebutuhan Primier warga.
“Data penerima PKH itu merupakan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemensos (Kementerian Sosial) dan mengacu pada BPS 2015,”jelasnya Arif pada Berita Metro, Kamis (8/08) melalui sambungan teleponnya.
Pada akhir 2019 ini, Dinsos rencananya akan melakukan pendataan ulang atau verifikasi faktual (Verfak) terkait penerima dana PKH.
sebenar data itu terupdate setiap triwulan, dari hasil laporan SLRT dan pencoretan sistem dan melaporkan penerimaan yang baru.
“Ketika waktu di data oleh BPS 2015, orang yang data benar-benar membutuhkan PKH. Akan tetapi, setelah berjalan sekian tahun ada perubahan ekonomi penerima PKH. Yang dulu tidak mampu sekarang malah keluarga sejahtera,” ungkap dia.
Sehingga, pemerintah pusat dan kabupaten serta provinsi terus melakukan intervensi terhadap keluarga miskin. “Semoga kenyataannya nantik hasil dari Verfak data penerima bantuan dan jumlah kemiskinan berangsur turun,”jelas Arif.
Oleh karena itu, Pemkab Probolinggo pada bulan Nopember 2019 berupaya melakukan verifikasi ulang terhadap jumlah kemiskinan tersebut, sehingga penanganan kemiskinan bisa lebih tepat sasaran.
“Kita sama-sama menunggu hasil Verfak itu,”pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Probolinggo, menyoroti adanya penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang di nilai salah sasaran. Pasalnya, di Kabupaten Probolinggo sendiri masih banyak warga yang tidak menerima Program PKH tersebut.(anis)
