Jakarta, 03 Desember 2019
Vyda Research Consulting (VRC) pada Minggu malam (1/12/2019) pukul 20.00 WIB di Bilangan Menteng, Jakarta Pusat, merilis hasil polling yang ia sebarkan ke masyarakat. Hasilnya 97.5 persen masyarakat menyatakan mendukung Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI mengupayakan transparansi RAPBD DKI ke publik.
Polling yang VRC rilis itu memiliki pertanyaan tunggal: “Apakah Anda tetap mendukung PSI Partai Solidaritas Indonesia ungkap RAPBD DKI Jakarta ke publik walau William A. Sarana telah dijatuhi sanksi oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI?”
Dua pilihan yang tertera dalam polling mencantumkan: 1. Tetap mendukung; 2. Tidak mendukung. Hasil yang didapat dari polling itu adalah 97.5 persen pengisi polling memilih “tetap mendukung” dan 2.5 persen lainnya “tidak mendukung.”
Direktur Eksekutif VRC Vera Yunita mengatakan, “Hasil polling ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat ingin Fraksi PSI tetap ingin RAPBD DKI diungkap ke publik.” “Ini menandakan bahwa masyarakat menaruh harapannya pada PSI dalam mendorong transparansi RAPBD agar potensi penyalahgunaan dana publik terminimalisir,” imbuhnya.
Vera menilai walau sanksi diberikan kepada anggota Fraksi PSI William oleh BK DPRD DKI, tidak menyurutkan animo masyarakat dalam menuntut tranparansi Pemprov dan DPRD DKI dalam menyusun anggaran. Polling ini menurut Vera adalah sebuah indikasi pentingnya pemerintahan yang transparan bagi warga Jakarta maupun daerah-daerah lainnya.
Terkait pemerintahan yang Baik Vera menerangkan, “Good Governance atau pemerintahan yang baik adalah suatu hal yang sangat diinginkan oleh masyakarat. Adanya keterbukaan akan lebih memudahkan masyarakat dalam menanggapi, mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah dalam konteks daerah.” Ahli psikologi sumber daya manusia itu mengatakan bahwa upaya dalam mewujudkan “good governance” telah disahkan dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
“Membuka akses informasi merupakan kewajiban Pemerintah terutama kepada publik. Termasuk dalam hal ini RAPBD DKI yang bukan hanya milik Pemprov DKI dan DPRD melainkan juga milik publik,” ujar Vera. Ia menambahkan, “Sebenarnya keterbukaan RAPBD ini membantu Pemprov dan DPRD DKI karena akan memudahkan masyarakat menanggapi, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja Pemprov dan DPRD DKI. Apa yang dilakukan William A. Sarana menurut Vera masih dalam konteks berusaha mewujudkan “good governance” tersebut.
“Kalau kita menginginkan pemerintahan yang baik, maka keterbukaan pihak yang memimpin dan yang dipimpin mutlak harus ada. Tanpa keterbukaan manusia cenderung koruptif seperti kata Lord Acton,” kata Vera. Polling yang VRC lakukan dinilai menjadi ekspresi kerinduan rakyat dalam mengambil haknya memperoleh informasi yang merupakan hak konstitusional mereka.
“Masyarakat mendukung Fraksi PSI di DPRD DKI untuk menjaga dan memperjuangkan hak konstitusional publik dalam memeproleh informasi RAPBD. Hak memperoleh informasi ini ada dan diatur dalam Undang-undang,” ujar wanita berhijab tersebut. “Dengan adanya transparansi, akan menciptakan kepercayaan timbal-balik antara Pemerintah dengan masyarakat melalui ketersediaan informasi yang disajikan ke khalayak luas,” pungkas Vera. (Jen)
