Jakarta, 6 Desember 2019
Hingga saat ini pemerintah telah memiliki stok beras sebanyak 4.776.000 ton. Sementara meskipun pada November dan Desember tahun terjadi kecenderungan defisit antara produksi dan konsumsi beras nasional. Namun pada awal 2020 akan terjadi panen raya sehingga diperkirakan stok beras nasional akan melimpah.
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan, Februari akan hadir stok baru dari panen-panen yang ada 576.000 ton. Kemudian pada Maret akan menjadi puncak dari panen raya menuju April, kurang lebih 4.255.000 ton lebih. “Oleh karena itu, kalau ketersediaan yang ada pada bulan Maret saja, ada 6.752.000 lebih perkiraan kebutuhan 2.400.000 lah setiap bulan kita lakukan maka terjadi over stock yang kita siapkan atau cadangan kita masih cukup kuat, yaitu 6.800.000 lebih,” kata Mentan dalam keterangannya kepada wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 4 Desember 2019.
“Perkiraan ini sampai bulan Maret walaupun kita sangat optimis bahwa 2019 memasuki 2020 insyaallah mudah-mudahan karena alam juga cukup bersahabat, sudah mulai hujan di mana-mana, pencitraan satelit kita sudah memberikan pendekatan-pendekatan yang kemungkinan kita lakukan, sehingga insyaallah stok nasional khususnya untuk ketersediaan beras dan ketahanan pangan tersedia cukup baik,” jelas Mentan.
Terkait dengan stok yang melimpah itu, menurut Mentan Syahrul Yasin Limpo, Presiden telah meminta untuk mempersiapkan melakukan ekspor beras. Sehingga tidak hanya melihat Indonesia, sambung Mentan, berbicara tentang impor saja.
“Tadi ada perintah dari bapak Presiden, bahwa saya diminta untuk persiapkan ekspor beras sehingga Indonesia ini tidak hanya melihat impor. Tahun ini dipersiapkan beras premium (untuk ekspor). Insyaallah, per Januari akan dilakukan persiapan,” katanya.
Menurut Syahrul, beras yang akan diekspor rencananya berjumlah 100.000 sampai 500.000 ton meliputi bibit, irigasi dan lahan. Di samping itu, ada juga persiapan diplomasi dagang yang menjadi bagian penting pada proses ekspor. Ia optimistis proses ini bisa dilakukan pada awal Maret 2020.
“Dalam pikiran saya, semua negara akan dijajaki dulu. Yang jelas, kita harus bisa bersaing dengan beras-beras yang ada dari negara lain. Walaupun sampai sejauh ini belum ada komunikasi yang lebih teknis dengan negara tujuan ekspor. Saya mohon waktu,” katanya.
Untuk itu, Syahrul memastikan pemerintah akan menyesuaikan regulasi ongkos produksi dengan penyesuaian logistik dan distributor. Dalam hal ini, dia berharap pengusaha swasta dapat mengambil peranan pada peningkatan nilai ekspor beras.
“Ya kalau bisa pengusaha kenapa mesti pemerintah, Siapa pun menurut saya, mau BUMN atau siapa saja yang penting kita ekspor,” tukasnya. (Jen)
