LUMAJANG Gempurnews.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menggelar kegiatan Rapat Kerja Percepatan Realisasi Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa (DD) kepada seluruh Kepala Desa se-Jawa Timur. Acara tersebut berlangsung di JX International Convention dan Exhibition Surabaya, Selasa (25/02/2020).
Rapat Kerja tersebut dihadiri oleh 7.721 peserta yang berasal dari Kepala Desa, Camat, Bupati atau Walikota, Sekda dan Inspektorat, serta Kapolres, dan Kajari se-Jawa Timur.
Hadir dalam kegiatan rapat kerja tersebut, Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati bersama dengan Waka Polres Lumajang, Kepala Kejaksaan Negeri, Sekretaris Daerah, Inspektur Lumajang, Kepala DPMD, Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Lumajang.
Saat dimintai keterangan usai rapat kerja, Bunda Indah, panggilan akrab Wakil Bupai Lumajang tersebut mengharapkan, agar penyaluran Dana Desa di tahun 2020 dapat dioptimalkan melalui program-program pemberdayaan SDM dan pengembangan ekonomi masyarakat.
Ia juga mengungkapkan, bahwa untuk percepatan penyaluran Dana Desa, dirinya meminta kepada Sekretaris Daerah untuk mengoordinasikan hal tersebut dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Inspektorat dan Badan Pengeloaan Keuangan Daerah (BPKD) agar secepatnya untuk mengevaluasi kembali APBD desa, sehingga ADD maupun DD dapat segera tersalurkan pada tahap pertama 100 persen.
Bunda Indah juga menegaskan, agar kepala desa menaati aturan yang ada, dan tepat waktu saat merealisasikan anggaran untuk semua programnya, sehingga masyarakat dapat merasakan secara langsung hasil programnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bunda Indah juga menyampaikan arahan dari Inspektur Jendral Kementrian Dalam Negeri RI Maliki Heru Santoso, yang menyebutkan dana desa di tahun 2020 difokuskan pada program padat karya yang memberikan kesempatan kerja pada masyarakat miskin di desa, serta prioritas dari penggunaan dana desa untuk program pemberdayaan sumber daya manusia dan pengembangan ekonomi.
Perbaikan manajemen dana desa sangat dibutuhkan agar pelaksanaannya semakin baik, akuntabel dan transparan. Kepala desa seluruh Indonesia juga harus melakukan percepatan dalam penggunaan dana desa pada program padat karya, dan diprioritaskan untuk masyarakat miskin, serta diharapkan dapat mengatasi stunting. Dengan begitu, pemerintah tentu bertindak untuk mengoptimalkan, pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan dana desa. (red)
