BARITO UTARA- Bupati Barito Utara, H. Nadalsyah diwakili oleh Sekretaris Daerah, Drs. Muhlis, didampingi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Menghadiri rapat pertemuan dan arahan Presiden Republik Indonesia (RI), secara Virtual tentang Pengendalian Inflasi di Daerah.
Pertemuan yang dilangsungkankan secara luring di Istana Negara, dihadiri oleh kementerian dan lembaga terkait serta Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota), yang inflasi daerahnya tinggi dan diikuti secara daring (virtual) oleh Kepala Daerah se-Indonesia, Senin (12/9/2022).
Dalam arahan Presiden Republik Indonesia (RI) meminta kepada Gubernur, Bupati dan Walikota untuk bekerja bersama-sama dalam menghadapi inflasi yang diakibatkan naiknya harga migas dunia.
Presiden RI meminta Gubernur, Bupati dan Walikota mengalokasikan 2% dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Tak Terduga (BTT) untuk mensubsidi biaya transport harga bahan pokok ataupun untuk bansos kepada masyarakat. “Kita sudah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) sebagai landasan penggunaan 2% dana itu untuk bansos,” jelas Jokowi.
Mengenai bentuk bantuan yang akan diberikan, Presiden RI tidak membatasi dalam bentuk sembako. Jokowi juga meminta Pemda dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. “Misal untuk daerah pesisir, disarankan agar bantuan berupa subsidi solar, lalu untuk UMKM subsidi bahan baku, dan untuk ojek online di perkotaan berupa bantuan sosial,” kata Jokowi.
Presiden RI menghimbau kepada Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) yang inflasi cukup tinggi, agar mengambil langkah preventif untuk menekan inflasi. Kalimantan Tengah (Kalteng), termasuk dalam 10 daerah mengalami inflasi yang cukup tinggi.
“Realisasi Pemda baru mencapai 47%, sedangkan instruksikan agar anggaran yang ada sudah dilaksanakan, karena APBD mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang sangat besar,” tutup Jokowi. (SS)
