Probolinggo, Gempurnews.com- Ribuan masa yang tergabung dalam aksi damai 232 yang dikomandoi langsung oleh H.Syamsudin selaku Bupati Lira, kembali mengepung kantor Bupati Probolinggo (2/3/2020) sehingga membuat jalur pantura hampir lumpuh total.
Ribuan masa tersebut merupakan gabungan dari LSM dan elemen masyarakat yang sebelumnya mengepung kantor Inspektorat jumat 28 pebruari 2020 tersebut memblokir kantor bupati Probolinggo, pasalnya mereka meminta agar Bupati Probolinggo Hj.Puput Tantriana sari untuk bertanggung jawab atas prilaku anak buahnya yang mengusir LSM yang sedang melakukan fungsi kontrol dan jurnalis yang sedang melakukan tugas peliputan dikecamatan Kotaanyar selasa 25 pebruari silam.
Massa aksi merasa kesal karena tuntutan sebelumnya tidak kunjung dipenuhi, yaitu meminta oknum pegawai inspektorat berninisial “AN” meminta maaf dihadapan publik terhadap LSM dan Jurnalis atas sikapnya yang terkesan arogan dan Meminta oknum tersebut agar mengundurkan diri dari jabatannya, tetapi hal itu lagi-lagi gagal sehingga memantik kemarahan LSM Lira.
Masa aksi mengancam apabila tuntutannya tidak segera dipenuhi maka akan ada demo susulan dengan jumlah masa yang lebih besar.
Menanggapi masa aksi tersebut, Kepala Inspektorat kabupaten probolinggo Sigit Sumarsono, menemui perwakilan masa aksi, iapun menyampaikan bahwa masalah ini sudah di serahkan kepada Bupati Probolinggo, Itu sebagai tindak lanjut, Sedangkan yang bersangkutan (Ahsannunnas,red) sudah kami nonaktifkan alias dibebas tugaskan, ujar sigit saat ditemui dikantor Pemkab Probolinggo.
Bupati Lira probolinggo dalam orasinya menyampaikan , aksi damai ini merupakan bentuk solidaritas terhadap para LSM dan wartawan yang mendapat perlakuan tidak pantas dari pihak Inspektorat saat sedang melakukan tugasnya, dalam orasinya mengecam tindakan arogansi oknum Inspektorat.
” Ini saya bawa keranda mayat sebagai simbol matinya kebebasan pers dikabupaten probolinggo “tuturnya.
Dikonfirmasi terpisah, Syarful anam selaku dewan penasehat DPD Lira Kabupaten Probolinggo menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap bupati yang terkesan kurang tanggao terhadap sikap dan perilaku anak buahnya yang kurang simpatik.
Dalam orasinya mereka meneriakkan yel yel “ Bupatiku suka TikTokan tapi rakyatnya menderita tidak diperhatikan ” ia pun menambahkan kami berharap agar bupati probolinggo hadir menemui masa aksi 232 untuk mempertanggung jawabkan semua permasalahan yang ada.
Sementara Adianto Ketua PCPM Nusantara selaku pelapor dalam kasus dugaan penahanan siltap dan pemberhentian sepihak atas perangkat Desa dan BPD diwilayah kecamatan kotaanyar, berharap agar APH menindak lanjuti kasus ini dengan bijak dan arif supaya tidak timbul permaslahan baru.
“topiknya kan sinkronisasi hasil audit inspektorat dengan LKPJ dan APBDESA terkait dugaan penahanan siltap dan pemberhentian atas ketua BPD dan perangkat desa secara sepihak mas, tapi ditengah perjalanan kok malah mengangkat permasalahan raskin yang tidak jelas kebenarannya, sehingga memantik para jurnalis untuk meliput dan akhirnya berujung pada pengusiran terhadap para jurnalis,” ucapnya saat ditemui awak media(2/3/2020.(ali)
