Bukan Perang tapi Undang- Undang

0
8

JOMBANG — Ingatlah Syair Gus Dur,….

Kafire dewe gak digatekke
Yen isih kotor ati akale
Gampang kabujok nafsu angkoro… (kaum elit)
Sabar narimo senajan pas pasan
Kabeh tinakdir saking pangeran…
Senajan ashor toto dhohire
Anangning mulyo makom derajate… (kaum alit)

“Saat beduk maghrib sudah tak berdentum lagi,
Lantunan adzan sudah tidak lagi menembus telinga hati,
Maka seluruh tubuh akan mati dihadapan illahi.”(Ki Ambyak)

Sejak DPR hari senin (5-10-2020) mengetok palu tanda disahkannya OMNIBUS LAW RUU cipta kerja menjadi Undang-undang, yang pengesahannya dipercepat 3 hari dari perencanaan 8 Oktober 2020, menjadi 5 Oktober 2020 yang dilakukan dalam rapat Paripurna ke 7 masa persidangan 2020-2021 di komplex Parlemen Senayan Jakarta.

OMNIBUS LAW Udang-undang cipta kerja dinilai akan membawa dampak buruk bagi tenaga kerja atau buruh di seluruh Indonesia.

Oleh sebab itu terjadilah demo penolakan Undang-undang OMNIBUS LAW diseluruh Indonesia termasuk Jombang.

Rausan Mahasiswa dan Pelajar Jombang tolak OMNIBUS LAW.
GMNI, PMII, KAMMI, HNI dan para pelajar SMU secara bersama-sama mengadakan demo menuju gedung DPRD Jombang, dari Ringin Contong ke gedung DPRD jalan kh wakid hasyim jum’at (9-10-2020) dari jam09.00-11.00 WIB.

Berangkat dari Ringin Contong di jalan A.Yani sekitar pukul 09.00 WIB para mahasiswa, pelajar dan ormas lainnya mengadakan long march, memanjang membentangkan bendera, spanduk yang berisi penolakan OMNIBUS LAW cipta kerja.

Tepat didepan gedung DPRD Jombang mereka membentuk barisan memanjang dan membentuk beberapa perwakilan bergantian melakukan orasi, walaupun mereka memakai masker mereka tidak mengikuti menerapkan sosial distancing.

Dengan masker yang menutupi mulutnya, koordinator aksi demo dari GMNI, Muhammad Kelvin R.A berbicara , “Pagelaran aksi ini merupakan bentuk penolakan UU OMNIBUS LAW yang sudah ditetapkan pemerintah dan DPR tanggal 05-10-2020.

Satu diantaranya adalah pasal 88 huruf (c) UU cipta kerja, menghapus upah minimum kabupaten/kota (UMK) sebagai dasar upah minimum kerja, kata Kelvin.

Hal ini akan menjadikan upah minimum pukul rata di setiap daerah, tanpa peduli kemampuan biaya hidup tiap-tiap daerah, Lanjutnya.

Mereka meminta agar ketua DPRD Jombang Mas’Ud Yuremi? menandatangani tuntutan yang dirumuskan oleh para aksi pendemo tersebut, Setelah menandatangani rumusan penolakan OMNIBUS LAW Mas’Ud Yuremi (Ketua DPRD) langsung turun mendatangi ratusan massa didepan kantornya.

Tuntutan masa aksi tidak cukup disini, kita akan terus mengawal tuntutan rakyat, mahasiswa, pelajar, tegas Kelvin.

SIAPA DALANG DIBALIK PENGESAHAN OMNIBUS LAW?

BENARKAH PBNU DAN MUHAMMADDIYAH MENOLAK OMNIBUS LAW?

HATI-HATI MASA LALU PRESIDEN HARUS DISETIR RAKYAT PRIBUMI SENDIRI JANGAN SAMPAI TERJADI PERANG KAUM ALIT VS ELIT (Pri)