Sidang Paripurna DPRD jawaban Bupati Tentang Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD 2020

0
39

BARITO UTARA-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD)Barito Utara,Kalteng.Telah melangsungkan Rapat Paripurna III Masa Sidang II tahun 2021.Jawaban Pemerintah Daerah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD,tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020, Jumat(16/7/2021)di ruang sidang DPRD Muara Teweh Barut.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Barito Utara,Ir.Hj.Merry Rukaini,M.IP didampingi Wakil Ketua I,Parmana Setiawan,ST dan Wakil Ketua II,Sastra Jaya,anggota DPRD dari masing-masing Fraksi di Komisi Satu,Dua dan Komisi III.Dihadiri Wakil Bupati Barito Utara,Sugianto Panala Putra,SH,Kepala Perangkat Daerah serta Unsur FKPD.

Jawaban Bupati Barito Utara,disampaikan melalui Wakilnya.Sugianto Panala Putra,SH antara lain soal janji politik,temuan BPK-RI, pemberian dana hibah, data kependudukan BPJS, dan sisa lebih perhitungan anggaran atau (Silpa).

Pertama tanggapan terhadap Fraksi Gerindra.
mengenai koreksi dari BPK-RI,Pemkab telah melakukan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Inspektorat pada tahun 2021 dan Juni 2021 tim dari BPK-RI Perwakilan Kalteng sudah melakukan pemeriksaan khusus (riksus).”Temuan yang bersifat material telah disetor ke kas daerah, sedangkan temuan bersifat administratif dalam proses penyelesaian,ujar Nadalsyah dalam Pidatonya yang dibacakan oleh Wakilnya.

Mengenai realisasi anggaran 85,12 persen, Nadalsyah menguraikan bahwa di tengah wabah Pandemi Covid-19 saat ini. Pemkab Barito Utara, melakukan beberapa kali penyesuaianel mengikuti petunjuk pemerintah pusat.

Mengenai dana hibah dan bantuan sosial(bansos), Pemkab mempedomani Permendagri nomor. 99/2019.Dana hibah dan bansos bersumber dari APBD 2020 sebesar Rp15,89 miliar.

Pada tahun 2020 Pemkab Barito Utara,tak melakukan perubahan APBD sesuai dengan Surat Bupati Barito Utara,tanggal 2 Oktober 2020.Surat tersebut mencantumkan dasar dan ketentuan serta kondisi yang menyebabkan tak adanya perubahan anggaran.”Kami sudah laporkan kepada Mendagri melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah,”sebut Nadalsyah.

Mengeani temuan BPK tentang data kependudukan BPJS atas pembayaran yang tak dapat diyakini sebesar Rp1,020 miliar,menurut Nadalsyah,hal ini terjadi karena pada saat pemeriksaan dokumen peserta jaminan kesehatan oleh BPK-RI terdapat ketidakjelasan status kependudukan,baik yang pindah maupun non aktif, pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Barito Utara.

Pemkab Barito Utara berjanji,akan melakukan verifikasi data peserta yang pindah dan non aktif pada data kependudukan, serta rekonsiliasi data secara berkala dengan BPJS kesehatan,guna memastikan peserta JKN (jaminana kesehatan nasional) yang ditanggung oleh Pemkab Barito Utara.

 
Soal Silpa 2020,tercatat ada sebanyak Rp.247,669 miliar.Terdiri dari kas,di kas daerah Rp.229,9 miliar,kas lainnya Rp.7,667 miliar,dan kas pada bendahara pengelola Rp.78 juta.  (SS).