Dipecat Sepihak, Pegawai PT. KAI, Gugat SPKA

0
912

BANDUNG —
Malang nian nasib yang dialami Syamsul Bachri, seorang pegawai PT.KAI yang berdinas di Divre II Sumatera Barat, dengan kesalahan yang seharusnya bisa dimusyawarahkan namun harus menerima pil pahit dengan dikeluarkan dari pekerjaannya, meskipun Syamsul Bachri mau bertanggung jawab dengan apa yang telah dilakukannya.

Awal mulanya dari pendataan yang dilakukan oleh Syamsul Bachri terhadap aset PT.KAI yang berada di wilayah Emplasemen stasiun Kacang, terdapat beberapa bangunan yang velum memiliki kontrak sewa, diantara beberapa bangunan tersebut terdapat salah satu bangunan yang ditempati Rostina, enggan membayar sewa lahan yang dimanfaatkannya, namun selang beberapa bulan kemudian Rostina mau membayar sewa kontrak yang dititipkan kepada tetangganya sebesar 700 rb, Syamsul Bachri menerima uang sebanyak 700 ribu tersebut.

Syamsul Bachri dan berniat menyerahkan kepada bagian yang berwenang untuk penagihan yakni bagian komersil non angkutan, namun karena berkas dan materinya belum lengkap sehingga uangnya masih dipegangnya, saat akan diserahkan kepada bagian yang menangani namun jawabannya, disuruh pegang tersebut sambil menunggu kelengkapan administrasinya.

Justru disinalah masalah berawal, Syamsul Bachri mengalami kecelakaan sepeda motor yang mengakibatkan motornya rusak berat, maka dipakainya uang titipan untuk memperbaiki motor, namun saat akan mengembalikan uang tersebut tidak ada yang mau menerima, Syamsul Bachri malah dinyatakan mengundurkan diri, padahal dirinya tidak pernah menandatangani surat pengunduran diri.

Demi memperjuangkan keadilan, Syamsul Bachri menunjuk Kuasa Hukum Eko Wijaya and Partner, untuk melayangkan gugatan terhadap Ketua Umum SPKA juga Ketua SPKA DPD II Divre SumBar di pengadilan Negeri Bandung.

Saat ditemui awak media, Syamsul Bachri menjelaskan, dirinya diperintahkan oleh atasannya yakni Manager Aset inisial (IDD), untuk membuat surat yang ditujukan kepada Ketua DPD SPKA Divre II Sumbar menggunakan tulisan tangan, pada tanggal 14 Juli 2021saya membuat permohonan bantuan terkait masalah PHK.

“Sebagai Anggota SPKA meminta bantuan kepada ketua DPD SPKA II Sumbar dengan tujuan untuk memohon keringanan hukuman disiplin serta saya telah mengakui kehilafan dan kesalahan saya, namun Ketua DPD SPKA Divre II Sumbar, yakni, ID, malah menyampaikan hal yang diluar perkiraan saya, dengan perkataan yang keras dan menghina,” ungkap Syamsul Bachri.

Saudara ID berkata, KALAU KAMU INGIN DIBANTU DATANG KERUMAH BERSAMA ANAK DAN ISTRI, KALAU PERLU KAMU SUJUD DIKAKI SAYA, KALAU PERLU JILAT KAKI SAYA” kejadian ini disaksikan oleh salah satu pengurus DPD SPKA Divre II Sumbar Saudara Pendri.” Lanjut M.Syamsul Bachri Kepada wartawan.

Syamsul Bachri menambahkan, dirinya juga sudah meminta bantuan kepada Ketua Umum SPKA melalui aplikasi WhatsApp namun kembalikan dan di arahkan kepada Ketua DPD SPKA Divre II Sumbar.

Saya meminta bantuan Tim Advokasi Bapak Idrus namun jawabannya”SUDAH PULANG SAJA BACHRI,TIDAK ADA YANG MAU MEMBANTU KAMU DI SPKA, SAYA TIDAK BISA APA-APA”Tutur Syamsul Bachri menuturkan ucapan Tim advokasi, Idrus.

Sementara Kuasa Hukum Syamsul Bachri, Eko Wijaya,S.H.,C., Me, sangat menyayangkan jika seorang pengurus Serikat Pekerja Kereta Api yakni Saudara ID berbicara seperti demikian, seolah-olah oknum Pengurus SPKA tersebut sebagai pemilik organisasi SPKA sekaligus pemilik perusahaan BUMN, seharusnya SPKA menjadi Garda terdepan sebagai wakil Pekerja dalam memberikan perlindungan dan pembelaan hukum terhadap anggota SPKA yang mengalami masalah di Perusahaan dan jangan bertindak arogan serta terkesan SPKA menutup mata, Ini sangat bertentangan dengan AD/ART,PA/PO SPKA, bukannya melakukan perlindungan juga pembelaan sesuai amanat undang-undang,ini justru malah terkesan acuh, cuek dan tutup mata.

“Akibat dari permasalahan ini nama baik Organisasi Serikat Pekerja Kereta Api dipertaruhkan, tercoreng serta akan menjadi preseden buruk bagi SPKA.” Jelas Eko Wijaya kepada Wartawan.

Akibat ulah oknum Pengurus DPD SPKA Divre II Sumbar, Saudara ID seharusnya memperjuangkan, melindungi, membela hak serta kepentingan anggota dan keluarganya,Juga seharusnya sebagai Pimpinan Tertinggi di Organisasi SPKA, Ketua Umum SPKA beserta Sekjen SPKA seharusnya mengambil tindakan tegas terhadap permasalahan ini bukannya saling menyalahkan, mencari pembenaran dan pembelaan, lanjut Eko Wijaya.

“Akibat permasalahan ini Klien kami, saudara M.Syamsul Bachri memberikan kuasa kepada kami untuk menggugat SPKA, kami selaku tim kuasa hukum telah melayangkan gugatan terhadap ketua umum SPKA dan ketua SPKA DPD Divre II Sumbar di Pengadilan Negeri Bandung, terkait perbuatan melawan hukum dan pelanggaran pasal 335 ayat(1),pasal 264,pasal 263 ayat (1).” Tegas Kuasa Hukum Eko Wijaya,S.H.,C.Me. Kepada Wartawan.
(AED)